Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Inggris memperkuat upaya pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan, sekaligus mendukung aksi iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pertumbuhan yang inklusif melalui Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP 5) di Jakarta, Senin.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, kerja sama dengan Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ini menegaskan kemitraan jangka panjang antara kedua negara yang terus berkembang sejak fase pertama pada tahun 2000 untuk menyesuaikan dengan dinamika di lapangan.
“Di mana kemajuan harus dapat dilihat hasilnya, reformasi tata kelola merupakan pekerjaan yang kompleks, dan perbaikan berkelanjutan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Menhut.
Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya global menghadapi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati, mengingat luas kawasan hutan serta kontribusinya terhadap penurunan emisi pada sektor Forest and Other Land Use (FOLU).
Baca juga: Menhut tegaskan komitmen pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, terus memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional serta komitmen internasional, yang direfleksikan oleh ambisi untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menyoroti komitmen bersama untuk kemajuan pembangunan dan kelestarian.
“Investor, konsumen, dan pemerintah membutuhkan kredibilitas dan konsistensi. MFP5 mendukung Indonesia dalam memperkuat fondasi kepercayaan yaitu tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Inggris tetap berkomitmen karena Indonesia serius melakukan perbaikan dan menunjukkan kemajuan,” katanya.
MFP5 mendapatkan arahan dan diawasi oleh Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan dari kedua pemerintah serta para ahli dan pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Kemenhut: HTI untuk biomassa dukung penyediaan energi terbarukan
PSC memberikan arah strategis dan tata kelola untuk memastikan program tetap relevan, berbasis bukti, dan berfokus pada dampak.
MFP5 mengintegrasikan dua pilar kerja yang saling melengkapi ke dalam satu upaya terpadu untuk memperkuat sistem pengelolaan hutan berkelanjutan Indonesia, dari kebijakan ke pelaksanaan, dan dari pelaksanaan ke kepercayaan pasar.
Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, proses tata kelola yang lebih transparan dan inklusif, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas termasuk SVLK+, perluasan penerapan multi usaha kehutanan, perluasan akses pasar, serta penguatan perwakilan Indonesia dalam berhubungan dengan mitra perdagangan utama dan dalam berbagai forum multilateral.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, kerja sama dengan Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ini menegaskan kemitraan jangka panjang antara kedua negara yang terus berkembang sejak fase pertama pada tahun 2000 untuk menyesuaikan dengan dinamika di lapangan.
“Di mana kemajuan harus dapat dilihat hasilnya, reformasi tata kelola merupakan pekerjaan yang kompleks, dan perbaikan berkelanjutan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Menhut.
Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya global menghadapi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati, mengingat luas kawasan hutan serta kontribusinya terhadap penurunan emisi pada sektor Forest and Other Land Use (FOLU).
Baca juga: Menhut tegaskan komitmen pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, terus memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional serta komitmen internasional, yang direfleksikan oleh ambisi untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menyoroti komitmen bersama untuk kemajuan pembangunan dan kelestarian.
“Investor, konsumen, dan pemerintah membutuhkan kredibilitas dan konsistensi. MFP5 mendukung Indonesia dalam memperkuat fondasi kepercayaan yaitu tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Inggris tetap berkomitmen karena Indonesia serius melakukan perbaikan dan menunjukkan kemajuan,” katanya.
MFP5 mendapatkan arahan dan diawasi oleh Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan dari kedua pemerintah serta para ahli dan pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Kemenhut: HTI untuk biomassa dukung penyediaan energi terbarukan
PSC memberikan arah strategis dan tata kelola untuk memastikan program tetap relevan, berbasis bukti, dan berfokus pada dampak.
MFP5 mengintegrasikan dua pilar kerja yang saling melengkapi ke dalam satu upaya terpadu untuk memperkuat sistem pengelolaan hutan berkelanjutan Indonesia, dari kebijakan ke pelaksanaan, dan dari pelaksanaan ke kepercayaan pasar.
Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, proses tata kelola yang lebih transparan dan inklusif, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas termasuk SVLK+, perluasan penerapan multi usaha kehutanan, perluasan akses pasar, serta penguatan perwakilan Indonesia dalam berhubungan dengan mitra perdagangan utama dan dalam berbagai forum multilateral.
