13,5 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Gus Ipul: Sebagian Jadi Peserta Mandiri

Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025. Penonaktifan ini dilakukan berdasarkan pemutakhiran data penerima bantuan.

"Jadi kami laporkan tahun lalu misalnya kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Ada 87.591 yang melakukan reaktivasi," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam rapat bersama Pimpinan DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.

Dia menambahkan sebagian dari peserta yang dinonaktifkan telah beralih menjadi peserta mandiri, karena mampu membayar iuran. Selain itu, ada peserta yang pembiayaannya diambil alih pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

"Atau, ada yang langsung diambil alih oleh pemerintah daerah bagi daerah yang telah UHC. Yang sudah Universal Hedge Coverage. Jadi otomatis seluruh warganya itu sudah dibiayai oleh APBD mereka," ujar dia.

Gus Ipul menegaskan langkah tersebut bukan pengurangan jumlah penerima bantuan, melainkan penyesuaian berdasarkan data kesejahteraan terbaru dari Kemensos.

"Jadi saya ulang lagi, 13 juta lebih yang kita nonaktifkan, 87 ribu lebih di antaranya melakukan reaktivasi dan sebagian lagi berpindah menjadi peserta mandiri dan sebagian lagi dibiayai pemerintah daerah," tutur dia.
  Baca Juga:  Gus Ipul Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Terjangkau PBI Jaminan Kesehatan

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok. MI

Untuk menggambarkan dasar kebijakan tersebut, Kemensos menampilkan beberapa contoh penerima yang dinonaktifkan karena berada pada tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Pertama, ada peserta yang dinonaktifkan bernama Dalimin, desil 10. Dalimin memiliki aset berupa rumah dan motor.

"Kemudian, ada Jamhuri, desil 7. Memiliki aset-aset rumah. Kita alihkan ke mana? Jadi ini banyak yang menganggapkan kayaknya ini dikurangi," ucap dia.

Menurut Gus Ipul, alokasi bantuan justru dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti kelompok desil terbawah.

"Ini baru di Januari 2026. Kondisi rumahnya seperti ini. Ini adalah Monem, desil 1, penerima baru Januari 2026. Kondisi aset rumahnya seperti ini. Jadi ini adalah kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kita miliki," ungkap dia.

Kemensos memastikan kebijakan penonaktifan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan penerima bantuan agar lebih tepat sasaran, sekaligus menjamin masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.