Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan persoalan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS bukan sekadar urusan teknis atau hanya deretan angka. Rieke menilai data negara menyangkut langsung nasib dan nyawa jutaan rakyat.
Hal itu disampaikan Rieke dalam rapat bersama Pimpinan DPR dan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Rieke mengatakan data tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
"Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka, kita bekerja di sini saya yakin, bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data sains dan sebagainya," kata Rieke.
Rieke menyoroti data kepesertaan PBI JK yang ditanggung melalui APBN dan APBD. Berdasarkan perhitungannya, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan 287 juta jiwa.
Menurutnya, jika PBI diperuntukkan bagi masyarakat tak mampu, angka tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait akurasi data kemiskinan nasional.
"Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual?" tanya Rieke.
Rieke juga meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali peserta PBI JK yang dinonaktifkan, khususnya pengidap penyakit kronis. Dia menilai kebutuhan anggarannya relatif kecil dibandingkan dampak yang ditimbulkan.
"Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat," ungkap dia.
Rieke juga mendorong pembenahan menyeluruh ekosistem data nasional hingga tingkat desa dan kelurahan. Rieke menilai ketepatan sasaran anggaran sangat bergantung pada validitas data.
"Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara, begitu," tuturnya.
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Dia meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK.
"Anggarannya juga ada, nggak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita," kata Marwan.
Marwan mengatakan pasien mengidap penyakit kronis harus tetap ditanggung melalui skema PBI JK. Menurutnya, kriteria penerima tidak semestinya dibatasi hanya pada desil 1 hingga 5.
"Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu," kata dia.
Marwan mengatakan dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI terdapat istilah "wisuda" bagi masyarakat miskin yang kondisi ekonominya sudah meningkat, sehingga tak lagi berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun, dia menekankan urusan kesehatan tak bisa disamakan dengan bantuan sosial berbasis ekonomi. Menurutnya, perlu ada pembedaan yang jelas antara bantuan sosial dan bantuan kesehatan.
"Maka karena itu, tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat karena pemerintah membantu dia, nah itu datanya penting," tuturnya.
(amw/idn)
