Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Di tengah persaingan industri yang semakin ketat dan berbasis inovasi, pelindungan kekayaan intelektual (KI) dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM). Produk IKM tidak hanya dituntut unggul dari sisi kualitas dan nilai tambah, tetapi juga harus memiliki perlindungan hukum agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa pelindungan KI merupakan bagian penting dari strategi penguatan struktur industri nasional. Menurutnya, pengelolaan KI yang tepat akan menjadikan inovasi, merek, dan desain sebagai aset ekonomi bernilai sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
“Kementerian Perindustrian berkomitmen memperkuat ekosistem industri berbasis inovasi melalui pelindungan kekayaan intelektual yang berkelanjutan, agar IKM tidak hanya tumbuh secara jumlah, tetapi juga berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global,”kata Menperin Agus dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Februari 2026.
Komitmen tersebut dijalankan melalui peran Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) yang secara konsisten membangun ekosistem pelindungan KI sebagai bagian dari strategi pengembangan industri nasional. Langkah ini bertujuan memastikan inovasi dan karya intelektual IKM dapat dikelola sebagai aset bernilai ekonomi dan terlindungi secara hukum.
Direktur Jenderal IKMA, Reni Yanita, menjelaskan bahwa pihaknya mengoperasikan fasilitas Klinik Kekayaan Intelektual (Klinik KI) sejak 1998 sebagai layanan pendampingan terpadu bagi pelaku IKM. Klinik ini dirancang untuk mendekatkan pelaku usaha dengan regulasi KI serta mendorong pemanfaatannya sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.
“Klinik KI membimbing pelaku IKM agar menjadikan kekayaan intelektual sebagai aset strategis yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi usaha di tengah persaingan,”ungkap Reni.
Klinik KI menyediakan layanan konsultasi terkait berbagai jenis KI, seperti merek, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Selain itu, tersedia fasilitasi pendaftaran KI, pendampingan proses administrasi, serta edukasi dan sosialisasi kepada pelaku IKM dan aparatur pembina industri, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sepanjang 2025, Klinik KI mencatat 680 layanan konsultasi kepada pelaku IKM dan aparatur pembina industri, baik secara langsung maupun daring. Pada periode yang sama, Klinik KI memfasilitasi pendaftaran 292 merek IKM dan empat pencatatan hak cipta.
Secara kumulatif sejak berdiri pada 1998 hingga Desember 2025, Klinik KI telah memfasilitasi pendaftaran 7.256 merek, 1.284 hak cipta, 19 paten, 92 desain industri, serta lima indikasi geografis. Capaian ini menunjukkan konsistensi peran Klinik KI dalam memperkuat perlindungan aset intelektual IKM guna meningkatkan daya saing industri nasional.
Reni menilai, tingginya angka konsultasi dan pendaftaran KI sepanjang 2025 mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku IKM terhadap pentingnya pelindungan KI sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha.
Upaya peningkatan pemahaman tersebut juga dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan workshop. Selama 2025, fasilitator Klinik KI menjadi narasumber dalam sejumlah kegiatan yang diikuti lebih dari 250 pelaku IKM dari berbagai sektor dan wilayah.
Selain itu, Klinik KI aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran nasional sebagai sarana edukasi dan layanan langsung, antara lain Pameran Aromatika Indofest 2025, Halal Indonesia International Industry Expo 2025, Showcase Program Unggulan Industri, SIAL InterFOOD Expo 2025, serta Ekosistem Pendukung Holding UMKM Expo 2025.
Editor: Redaktur TVRINews
