Penandatanganan Traktat Keamanan Indonesia-Australia secara resmi dipresentasikan sebagai upaya memperkuat kerja sama pertahanan, mekanisme konsultasi, dan stabilitas kawasan. Dalam narasi pemerintah, traktat ini diposisikan sebagai langkah pragmatis antara dua negara bertetangga di tengah dinamika Indo-Pasifik.
Namun, kebijakan keamanan tidak pernah berdiri netral. Setiap traktat mencerminkan cara negara membaca ancaman dan mengamankan kepentingannya. Bahasa diplomatik yang digunakan kerap menyamarkan kalkulasi strategis di baliknya.
Pertanyaannya kemudian jelas: ancaman apa yang sedang dibaca Indonesia? Kepentingan siapa yang hendak dijaga melalui penguatan kerja sama keamanan ini? Dan mengapa Australia dipilih sebagai mitra strategis, di tengah prinsip politik luar negeri bebas dan aktif serta konstelasi kekuatan kawasan yang semakin kompetitif?
Traktat Ini Muncul di Konteks Apa? Lingkungan Strategis
Traktat Keamanan Indonesia-Australia tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan di tengah lingkungan Indo-Pasifik yang semakin terpolarisasi. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan, serta pembentukan arsitektur keamanan baru seperti AUKUS mempersempit ruang manuver negara-negara kawasan untuk bersikap sepenuhnya netral.
Dalam konteks ini, posisi geografis Indonesia menjadi faktor kunci. Sebagai negara kepulauan yang berada di jalur maritim strategis penghubung Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia secara langsung terdampak oleh setiap perubahan keseimbangan kekuatan kawasan. Ketidakstabilan di laut tidak hanya berarti ancaman militer, tetapi juga risiko terhadap keamanan ekonomi dan kedaulatan.
Di sisi lain, Australia tengah memainkan peran yang semakin aktif dalam membangun dan mengonsolidasikan arsitektur keamanan kawasan. Melalui penguatan aliansi, kemitraan pertahanan, dan keterlibatan dalam inisiatif keamanan regional, Canberra memposisikan diri sebagai aktor kunci Indo-Pasifik Barat Daya.
Kombinasi faktor-faktor ini membatasi pilihan Indonesia. Dalam lingkungan strategis yang semakin kompetitif, Indonesia tidak lagi sepenuhnya dapat berperan sebagai penonton netral. Traktat dengan Australia mencerminkan pembacaan ancaman pada tingkat kawasan, bukan sebagai respons terhadap satu aktor tertentu, tetapi terhadap ketidakpastian strategis yang kian meningkat.
Ancaman Apa yang Dibaca Indonesia? Persepsi Ancaman
Bagi Indonesia, Traktat Keamanan dengan Australia tidak didorong oleh satu jenis ancaman tunggal. Yang dihadapi adalah spektrum ancaman berlapis, dari yang bersifat militer hingga risiko strategis jangka panjang terhadap posisi Indonesia di kawasan.
Pertama, ancaman tradisional (hard security)
Instabilitas di Laut Cina Selatan dan meningkatnya militerisasi kawasan memperbesar risiko spillover konflik ke wilayah maritim Indonesia. Meskipun Indonesia bukan pihak klaim utama, eskalasi kekuatan militer dan intensitas manuver di sekitar jalur laut strategis menempatkan keamanan teritorial dan kepentingan maritim Indonesia dalam posisi rentan.
Kedua, ancaman non-tradisional
Ancaman keamanan Indonesia semakin bersifat lintas batas. Terorisme, kejahatan transnasional, serta kerentanan keamanan maritim, mulai dari illegal fishing, penyelundupan, hingga arus pengungsi tidak dapat ditangani secara unilateral. Kerja sama keamanan dengan mitra kawasan menjadi instrumen untuk menutup celah kapasitas dan memperkuat respons kolektif.
Ketiga, ancaman strategis yang lebih halus namun krusial.
Di tengah rivalitas AS-Tiongkok, tekanan untuk berpihak semakin nyata. Risiko terbesar bagi Indonesia bukan semata keterlibatan dalam konflik terbuka, melainkan terjebak dalam dilema memilih blok atau justru terisolasi dari jejaring keamanan kawasan. Dalam konteks ini, ketidakterlibatan dapat sama berisikonya dengan keterlibatan yang berlebihan.
Dengan demikian, ancaman yang dibaca Indonesia bukan hanya kemungkinan perang, tetapi kerentanan posisi strategisnya sendiri. Traktat keamanan dengan Australia mencerminkan upaya Indonesia mengelola risiko tersebut dan menjaga fleksibilitas strategis sambil tetap terhubung dengan arsitektur keamanan kawasan.
Kepentingan Apa yang Dijaga Indonesia?
Bagi Indonesia, Traktat Keamanan dengan Australia dipahami sebagai alat kebijakan untuk melindungi kepentingan nasional di tengah lingkungan kawasan yang semakin kompleks. Kepentingan utama tersebut berakar pada kebutuhan menjaga kedaulatan maritim dan stabilitas di sekitar wilayah strategis Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang berada di jalur perlintasan laut internasional, setiap eskalasi keamanan di kawasan langsung berdampak pada kepentingan teritorial, ekonomi, dan politik Indonesia.
Di saat yang sama, traktat ini membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas pertahanannya tanpa harus masuk ke dalam aliansi militer formal. Kerja sama keamanan diposisikan sebagai sarana peningkatan kemampuan melalui konsultasi strategis, latihan bersama, dan pertukaran informasi, bukan sebagai komitmen yang mengikat secara politik. Pendekatan ini sejalan dengan upaya Indonesia menjaga otonomi dalam pengambilan keputusan strategis.
Lebih jauh, penguatan kerja sama dengan Australia mencerminkan upaya Indonesia mempertahankan relevansi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam konteks rivalitas kekuatan besar, bebas dan aktif tidak lagi berarti menjaga jarak dari semua mitra, melainkan mengelola keterlibatan secara selektif agar tetap memiliki ruang manuver. Traktat ini memungkinkan Indonesia tetap terhubung dengan arsitektur keamanan kawasan tanpa kehilangan fleksibilitas strategis.
Pada saat yang sama, diversifikasi mitra keamanan menjadi cara Indonesia menghindari ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan besar. Australia ditempatkan sebagai salah satu mitra strategis, bukan sebagai pusat gravitasi kebijakan keamanan Indonesia. Dengan demikian, traktat ini tidak dilihat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan, menjaga stabilitas, dan mengamankan posisi strategis Indonesia di tengah kompetisi geopolitik kawasan.
Mengapa Australia? Bukan Negara Lain
Pilihan Indonesia untuk memperdalam kerja sama keamanan dengan Australia bukanlah keputusan kebetulan, melainkan hasil kalkulasi strategis yang mempertimbangkan tiga hal: kedekatan geografis, keselarasan kepentingan keamanan, dan ruang manuver politik yang ditawarkan Australia di tengah rivalitas kekuatan besar.
Australia bukan kekuatan besar yang secara historis atau struktural dipersepsikan mengancam kedaulatan Indonesia. Sebaliknya, kedekatan geografis justru membentuk kepentingan keamanan yang relatif sejalan, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan maritim di sekitarnya.
Indonesia dan Australia berbagi kepentingan langsung terhadap keamanan jalur laut, pencegahan konflik di kawasan, serta penanganan ancaman lintas negara. Kesamaan kepentingan ini membuat kerja sama keamanan bersifat fungsional, bukan ideologis.
Hubungan tersebut juga dibangun di atas fondasi institusional yang sudah ada, seperti Perjanjian Lombok (2006) dan penguatan kerja sama pertahanan melalui Defence Cooperation Arrangement (DCA) 2024, yang memberi kerangka kepercayaan dan kesinambungan kebijakan.
Di saat yang sama, Australia menempati posisi strategis yang unik. Sebagai sekutu Amerika Serikat, Australia terhubung dengan arsitektur keamanan Barat, namun tidak membawa beban politik dan sensitivitas yang sama seperti AS. Hal ini memberi Indonesia ruang untuk berinteraksi dengan jejaring keamanan kawasan tanpa harus secara langsung terasosiasi dengan satu kekuatan besar.
Dalam konteks ini, Australia menjadi mitra yang ideal bagi strategi hedging Indonesia: memperkuat posisi strategis, menjaga akses ke jejaring keamanan kawasan, sekaligus mempertahankan otonomi kebijakan luar negeri. Traktat ini, dengan demikian, bukan sinyal keberpihakan, melainkan upaya menyeimbangkan risiko di tengah rivalitas kekuatan besar.
Apakah Ini Menggeser Prinsip Bebas-Aktif?
Traktat Keamanan Indonesia-Australia tidak serta-merta menggeser prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Traktat ini bukan aliansi pertahanan otomatis yang mengharuskan Indonesia terlibat dalam konflik pihak lain. Tidak ada kewajiban pembelaan kolektif maupun komitmen militer yang mengikat secara sepihak.
Sebaliknya, kerja sama ini mencerminkan adaptasi prinsip bebas dan aktif terhadap lingkungan strategis yang berubah. Dalam konteks rivalitas kekuatan besar dan ketidakpastian kawasan, bebas dan aktif tidak lagi dapat dimaknai sebagai menjaga jarak secara pasif, melainkan keterlibatan yang terukur untuk mengelola risiko.
Bebas berarti menjaga otonomi pengambilan keputusan, sementara aktif berarti membentuk lingkungan strategis yang lebih stabil melalui kemitraan selektif. Traktat dengan Australia menunjukkan bahwa Indonesia berupaya tetap bebas dari ikatan aliansi, namun aktif memastikan dirinya tidak terpinggirkan dalam arsitektur keamanan kawasan yang sedang terbentuk.
Penutup: Traktat Ini Lebih tentang Membaca Masa Depan
Traktat Keamanan Indonesia-Australia lahir dari pertemuan antara pembacaan ancaman dan upaya melindungi kepentingan nasional di tengah perubahan geopolitik kawasan. Ia mencerminkan kesadaran bahwa dinamika keamanan Indo-Pasifik tidak lagi bisa direspons dengan pendekatan lama yang sepenuhnya reaktif atau menjaga jarak.
Melalui traktat ini, Indonesia sedang mengamankan posisinya, bukan dengan berpihak, tetapi dengan memastikan dirinya tetap relevan, terhubung, dan memiliki ruang manuver di tengah kompetisi kekuatan besar. Kerja sama dengan Australia menjadi sarana untuk mengelola ketidakpastian, bukan tujuan itu sendiri.
Pada akhirnya, traktat ini bukan terutama tentang Australia. Ia lebih mencerminkan bagaimana Indonesia membaca dunia hari ini dan bagaimana Indonesia menyiapkan diri menghadapi dunia yang semakin kompleks di masa depan. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa setiap kemitraan keamanan benar-benar memperkuat bukan mengurangi kedaulatan dan otonomi strategis Indonesia.
