JAKARTA, KOMPAS — Angka kematian akibat demam dengue di Indonesia terus menurun. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit terus diperkuat agar target nol kasus kematian dengue bisa dicapai pada 2030.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah dalam acara Forum Regional Asia Tenggara Pertama untuk Pencegahan dan Pengendalian Dengue di Jakarta, Senin (9/2/2026), mengatakan, angka kematian akibat dengue di Indonesia telah menurun dari 0,9 persen pada 2021 menjadi 0,4 persen pada 2025.
Selain itu, angka penularan juga turun dari 92 kasus per 100.000 penduduk pada 2024 menjadi 57 kasus per 100.000 penduduk pada 2025. Dampak perubahan iklim dan fenomena El Nino menjadi penyebab tingginya kasus dengue pada 2024.
”Kita semua tahu, kita tidak dapat mengendalikan cuaca. Namun, kita dapat melindungi komunitas kita dengan aksi cerdas dan inovatif. Tren juga menunjukkan bahwa meskipun dengue masih menyebar di masyarakat, semakin sedikit orang yang meninggal akibat penyakit tersebut,” tutur Asnawi.
Selain perubahan iklim, faktor lain yang juga meningkatkan risiko penularan dengue ialah mobilitas penduduk yang tinggi serta kondisi lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang kotor serta banyak genangan dapat mendukung perkembangbiakan nyamuk yang menjadi vektor pembawa virus dengue.
Tren juga menunjukkan bahwa meskipun dengue masih menyebar di masyarakat, semakin sedikit orang yang meninggal akibat penyakit tersebut.
Karena itu, Asnawi menyampaikan, keberhasilan dalam pengendalian dengue di Indonesia tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Upaya itu, antara lain, meliputi strategi adaptasi perubahan iklim, peningkatan cakupan vaksinasi dengue, serta upaya proaktif pengendalian dan pencegahan di masyarakat, seperti lewat program jumantik (juru pemantau jentik).
Ketua Koalisi Bersama Lawan Dengue (Kobar) Suir Syam menuturkan, upaya pengendalian dengue cukup kompleks. Penyakit dengue sangat terkait dengan faktor lingkungan, nyamuk sebagai vektor pembawa penyakit, serta manusia.
Oleh karena itu, pengendalian dengue membutuhkan kolaborasi yang kuat dari pemerintah, parlemen, swasta, dan masyarakat luas. Kolaborasi tersebut tidak cukup dilakukan di dalam negeri.
Kolaborasi juga perlu diperluas di tingkat global atau setidaknya di kawasan regional. Itu sebabnya, forum regional dalam pengendalian dengue di antara negara-negara Asia Tenggara perlu didorong. Indonesia merupakan negara dengan kasus dengue tertinggi di Asia Tenggara.
”Setiap negara tentu memiliki konteks dan tantangan yang berbeda. Namun, semangat kolaborasi, kemitraan, dan kerja sama adalah nilai universal yang dapat memperkuat upaya kita semua dalam melawan dengue,” kata Suir.
Serial Artikel
Memahami Nyamuk ”Wolbachia”
Model nyamuk ”Wolbachia” ini sebuah program ”novelty” yang menjanjikan. Mungkinkah kasus demam berdarah akan menghilang?
Ia menuturkan, semangat untuk mendorong tercapainya nol kasus kematian pada 2030 harus diadopsi oleh setiap negara di Asia Tenggara. Dengue menjadi ancaman lintas batas sehingga pendekatan regional mendesak untuk dilakukan. Kepemimpinan kolektif serta penyelarasan kebijakan pun diperlukan.
Direktur Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Prima Yosephine menambahkan, kerja sama pengendalian dengue di antara negara-negara Asia Tenggara amat tepat karena wilayah ini memiliki kondisi iklim yang sama serta tingkat mobilitas penduduk dan urbanisasi yang cepat. Faktor tersebut juga berdampak pada peningkatan risiko penularan dengue.
Ia mengatakan, sejumlah inovasi telah dijalankan untuk mendukung tercapainya target nol kasus kematian akibat dengue pada 2030. Inovasi itu, antara lain, dilakukan melalui pengendalian nyamuk penyebab dengue dengan nyamuk Wolbachia serta perluasan cakupan vaksinasi dengue.
Meski begitu, Prima menyebutkan, pemberian vaksin dengue saat ini belum masuk dalam program nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan bisa secara mandiri mendorong pemberian vaksinasi dengue.
”Kita tentu mendorong (vaksinasi) untuk (daerah) yang kasusnya tinggi. Namun, ini kembali ke kemampuan masing-masing. Tapi, sebetulnya vaksin ini sudah ada dan pemerintah sudah mengeluarkan izin edar. Kita harap kemandirian juga dari masyarakat yang ingin tercegah dari demam berdarah,” tuturnya.
