Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut mitra tidak boleh menolak relawan disabilitas yang mendaftar kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Meskipun harus melalui seleksi kesehatan yang ketat, mitra tidak boleh menolak calon relawan disabilitas untuk ikut bekerja di dapur MBG," kata Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.
Nanik menjelaskan, untuk perluasan penerima manfaat MBG yang menyasar lansia dan disabilitas akan menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos) meski ke depan implementasinya akan berkolaborasi dengan BGN.
"Itu (MBG) yang untuk lansia dan disabilitas ada di Kemensos, ya," ujar dia.
Ia juga mengingatkan kembali kepada seluruh mitra SPPG agar membangun dapur sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) BGN karena penilaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan harus berdasarkan hal tersebut.
Selain itu, mitra wajib merekrut relawan dengan persyaratan tes kesehatan terlebih dahulu, kemudian dilakukan lagi tes yang sama secara berkala selama empat bulan sekali. Mitra juga harus mendaftarkan karyawan untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, Nanik menegaskan mitra tidak diperkenankan mengintervensi, mendominasi, atau menyetir dapur SPPG.
"Masa' makanan sudah disusun ahli gizi terus (mitra) mengambil alih. Ini yang terjadi viral, yang sekarang lagi ramai, ini intervensi. Lha sampean itu, yang pintar itu ahli gizi, opo sampean? (Yang pintar itu ahli gizi atau Anda?), lho kok malah mengatur ahli gizi karena belanjanya bisa murah, sehingga bisa untung banyak," tuturnya.
Nanik juga mengingatkan, penutupan sementara dapur kini bukan karena ketika terjadi insiden keamanan pangan, melainkan juga jika mitra terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran.
Nanik menegaskan akan menutup dapur-dapur MBG dengan mitra yang nakal dan terbukti menaikkan harga bahan baku.
"Begitu saya tahu dan menemukan mitra melakukan intervensi dalam penentuan menu dan belanja bahan baku kualitas nomor dua, saya akan langsung suspend (berhentikan sementara) selama satu minggu," ucap Nanik.
"Meskipun harus melalui seleksi kesehatan yang ketat, mitra tidak boleh menolak calon relawan disabilitas untuk ikut bekerja di dapur MBG," kata Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.
Nanik menjelaskan, untuk perluasan penerima manfaat MBG yang menyasar lansia dan disabilitas akan menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos) meski ke depan implementasinya akan berkolaborasi dengan BGN.
"Itu (MBG) yang untuk lansia dan disabilitas ada di Kemensos, ya," ujar dia.
Ia juga mengingatkan kembali kepada seluruh mitra SPPG agar membangun dapur sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) BGN karena penilaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan harus berdasarkan hal tersebut.
Selain itu, mitra wajib merekrut relawan dengan persyaratan tes kesehatan terlebih dahulu, kemudian dilakukan lagi tes yang sama secara berkala selama empat bulan sekali. Mitra juga harus mendaftarkan karyawan untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, Nanik menegaskan mitra tidak diperkenankan mengintervensi, mendominasi, atau menyetir dapur SPPG.
"Masa' makanan sudah disusun ahli gizi terus (mitra) mengambil alih. Ini yang terjadi viral, yang sekarang lagi ramai, ini intervensi. Lha sampean itu, yang pintar itu ahli gizi, opo sampean? (Yang pintar itu ahli gizi atau Anda?), lho kok malah mengatur ahli gizi karena belanjanya bisa murah, sehingga bisa untung banyak," tuturnya.
Nanik juga mengingatkan, penutupan sementara dapur kini bukan karena ketika terjadi insiden keamanan pangan, melainkan juga jika mitra terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran.
Nanik menegaskan akan menutup dapur-dapur MBG dengan mitra yang nakal dan terbukti menaikkan harga bahan baku.
"Begitu saya tahu dan menemukan mitra melakukan intervensi dalam penentuan menu dan belanja bahan baku kualitas nomor dua, saya akan langsung suspend (berhentikan sementara) selama satu minggu," ucap Nanik.
