BKSAP Desak Parlemen OKI Berperan Strategis di Tengah Ketidakpastian Global

Pantau - Delegasi DPR RI menegaskan pentingnya peran strategis Indonesia dalam Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) di tengah meningkatnya ketidakpastian global, saat menghadiri Pertemuan ke-55 Komite Eksekutif PUIC di Nouakchott, Mauritania, pada 3–4 Februari 2026.

Delegasi dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang terdiri dari Syahrul Aidi Maazat (Fraksi PKS) dan Kaisar Abu Hanifah (Fraksi PKB) hadir sebagai anggota Komite Eksekutif dari Troika PUIC.

Dalam pidatonya, delegasi Indonesia menyatakan, "Indonesia menempatkan posisi ini bukan hanya sebagai kehormatan, tetapi sebagai mandat untuk berkontribusi nyata bagi kontinuitas dan efektivitas PUIC, sekaligus memperkuat solidaritas dan aksi kolektif parlemen umat Islam," ungkapnya.

Delegasi menekankan pentingnya solidaritas antar-parlemen negara-negara Islam, dialog konstruktif, dan aksi kolektif menghadapi dinamika global seperti konflik, krisis kemanusiaan, dan ketidakpastian politik internasional.

Isu Palestina, khususnya situasi di Gaza dan Tepi Barat, menjadi perhatian utama dalam forum tersebut.

Delegasi Indonesia menyerukan kepada parlemen negara-negara OKI untuk mengambil peran kolektif dalam mendukung solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Keprihatinan mendalam disampaikan atas eskalasi kekerasan di Tepi Barat yang, menurut data PBB pada Januari 2026, menyebabkan sedikitnya 694 warga Palestina terusir serta meningkatnya korban luka akibat operasi militer Israel dan serangan pemukim ilegal.

Kondisi ini dianggap memperburuk krisis kemanusiaan dan membahayakan keselamatan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

"Apa yang terjadi di Tepi Barat adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun," ujar Syahrul Aidi Maazat.

BKSAP DPR RI mendesak komunitas internasional dan parlemen dunia Islam untuk mengambil langkah nyata menghentikan kekerasan, melindungi warga Palestina, dan menegakkan keadilan berdasarkan hukum internasional.

Di sela sidang, delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Republik Islam Mauritania, Mohamed Ould Meguett.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai keragaman Indonesia dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan, peran mahasiswa Indonesia dalam mempererat hubungan diplomatik, serta rencana kebijakan bebas visa bagi warga Indonesia di masa depan.

Delegasi menekankan pentingnya penguatan hubungan diplomatik melalui interaksi akademik, sosial, dan budaya antara Indonesia dan Mauritania.

Selain itu, delegasi juga melakukan pertemuan dengan Partai Tawasul di Mauritania.

Pertemuan tersebut membahas penguatan partai politik sebagai pengontrol eksekutif, penguatan kelembagaan partai, pengembangan demokrasi substantif, serta pertukaran pengalaman mengenai peran perempuan dalam politik.

"Penguatan peran perempuan dalam politik bukan sekadar soal kuota, tetapi kontribusi nyata mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan demokrasi yang berkualitas," ujar salah satu anggota delegasi.

Di luar agenda formal, delegasi DPR RI menyempatkan diri bertemu dengan mahasiswa dan WNI di Mauritania, didampingi oleh Konsul Kehormatan Indonesia.

Delegasi memberikan apresiasi tinggi kepada Konsul dan meminta perhatian khusus untuk perlindungan serta bantuan kepada mahasiswa Indonesia.

Tercatat sekitar sepuluh mahasiswa Indonesia tengah menempuh studi Islam di berbagai universitas dan majelis ilmu di Mauritania.

Delegasi memberikan arahan dan motivasi kepada para mahasiswa, menekankan pentingnya ilmu Islam yang aplikatif dan bermanfaat serta menjalin komunikasi aktif dengan KBRI sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral.

Dalam rangka memperluas kerja sama ekonomi, delegasi juga menyoroti potensi produk Indonesia seperti minyak goreng dan sabun yang dinilai dapat bersaing di pasar lokal Mauritania.

Potensi tersebut dinilai dapat membuka peluang baru dalam penguatan hubungan ekonomi antara kedua negara.