Panggung politik nasional dikejutkan manuver Majalah Tempo dengan membenturkan dua sosok kunci di lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto, yakni Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam narasi yang digambarkan seolah mereka sedang bersitegang terbuka di "palagan" pasar uang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bagi mereka yang paham cara kerja intelijen, media dan geopolitik, ini bukan "berita penting" tetapi manuver devide et impera (pecah belah), sengaja ditiupkan untuk mengguncang stabilitas pemerintahan yang sedang solid.
Pertanyaannya: Mengapa Tempo begitu bernafsu mengadu domba dua penopang poros kekuasaan pemerintah yang hari ini sedang bekerja keras memperbaiki negeri ini? Dan siapa sutradara yang memegang kendali di balik layar redaksi mereka?
Infiltrasi Berwajah "Mulia"Sejarah mencatat, media sering kali menjadi instrumen efektif dalam peperangan asimetris (asymmetric warfare). Intervensi asing tidak lagi datang melalui moncong senjata, melainkan melalui aliran dana, dikemas dengan istilah-istilah mentereng: demokratisasi, penguatan masyarakat sipil, hingga kesetaraan gender.
Sebagaimana kita ketahui, anak usaha digital Tempo, PT Info Media Digital (IMD), diduga menerima suntikan dana dari Media Development Investment Fund (MDIF). Meski mereka berdalih ini hanya "modal kerja" atau "utang konversi", dalam dunia politik kekuasaan, tidak ada makan siang gratis.
MDIF, memiliki akar sejarah panjang dengan George Soros sebagai investor awal, sebuah entitas bergerak di negara-negara pasca-otoritarian. Mereka masuk ketika sebuah negara dianggap memiliki "celah" digoyang.
Narasi mereka terasa sangat harum bagi dunia aktivis. Bayangkan siapa bisa menolak isu pengentasan kemiskinan atau lingkungan hidup? Siapa tidak terkesan dengan program literasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia - HAM?
Namun, di balik bungkus etik itu, terdapat agenda mengarahkan opini publik agar selalu skeptis terhadap negara. Cara itu dapat merusak pola pikir jurnalis yang terlanjur terpapar agenda tersebut. Negara tidak boleh benar. Prestasi pemerintah harus dikerdilkan, dan friksi kecil di dalam kabinet harus dibesar-besarkan menjadi krisis nasional.
Doktrin Colin PowellUntuk memahami mengapa dana asing begitu berbahaya bagi kedaulatan sebuah negara, kita perlu menoleh catatan mendiang Colin Powell. Mantan Sekretaris Negara dan Wakil Presiden AS di era George W. Bush.
Powell, seorang jenderal, paham betul arti strategis bantuan luar negeri. Powell pernah menegaskan dalam sebuah pertemuan diikuti oleh berbagai aktivis gerakan demokrasi dan HAM, dalam prinsip dingin dan jujur.
Powell secara implisit maupun eksplisit memandang bahwa bantuan luar negeri (termasuk pendanaan media dan organisasi masyarakat sipil) adalah bagian dari "Total Force Concept".
Bagi Powell, dana itu dikucurkan ke negara-negara berkembang bukan bentuk kedermawanan, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa negara penerima tetap berada dalam orbit kebijakan negara pemodal.
Powell menyadari bahwa untuk mengontrol sebuah negara tanpa harus menginvasi secara militer, Kata Powell: "anda harus mengontrol narasinya". Dana asing digunakan "melemahkan dari dalam" terhadap negara-negara yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi atau politik global (pemodal).
Jika ada pemerintahan suatu negara mulai menunjukkan kemandirian, seperti yang dilakukan Presiden Prabowo dengan visi swasembada dan hilirisasi, maka instrumen "demokratisasi" segera diaktifkan untuk menciptakan kegaduhan internal.
Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Tempo terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad patut ditengarai implementasi dari doktrin tersebut.
Dengan melemahkan dua tokoh ini, diharapkan akan terjadi kerusakan poros pemerintahan nasional, dan berujung rusaknya kepercayaan pasar uang kita.
Jika pasar uang goyah dan OJK kehilangan kredibilitas akibat pemberitaan tendensius, maka ekonomi Indonesia kembali bergantung pada "resep" lama di bawah "ketiak" lembaga asing.
Itu yang mereka mau. Di sinilah titik mula di mana kedaulatan negara mulai digadaikan.
Operasi Balik Meja RedaksiKita harus jeli melihat bagaimana MDIF memberikan "materi awal" berupa issue brief atau data global yang sudah "siap pakai" kepada media mitranya. Ini adalah bentuk infiltrasi isu sensitif. Redaksi tidak perlu lagi mencari isu secara organik; mereka cukup mengeksekusi pesanan yang selaras dengan visi program donor.
Ketika Tempo memilih untuk fokus pada "perseteruan" di sektor OJK, mereka bisa jadi sedang memainkan peran sebagai proxy. Menciptakan kabut asap agar publik tidak melihat keberhasilan-keberhasilan besar yang sedang dirintis pemerintah.
Mereka ingin publik percaya bahwa di dalam pemerintahan terjadi keretakan hebat, padahal yang terjadi adalah dinamika kerja normal dan lazim.
Penyusupan agenda melalui tim liputan tematik adalah metode sangat halus. Secara operasional mungkin legal, namun secara moral-nasionalis, mungkin ini bisa dikategorikan bentuk pelacuran profesi. Media seharusnya menjadi "anjing penjaga" (watchdog) bagi kepentingan rakyat, justru berubah menjadi "anjing pemburu" bagi kepentingan donor asing yang ingin melihat Indonesia tetap kerdil dan mudah diatur. Lalu pertanyaannya "Siapa sesungguhnya anjing itu?"
Mengapa Sjafrie dan Dasco?Targetnya sangat taktis. Syamsuddin dan Dasco Ahmad adalah dua figur dikenal memiliki loyalitas tinggi dan kemampuan eksekusi kuat dalam menjaga stabilitas politik serta ekonomi. Membenturkan keduanya adalah cara paling efektif memutus komunikasi antar-faksi di pemerintahan.
Jika dua pilar ini retak, benteng pertahanan Presiden Prabowo dibayangkan gogah. Apalagi saat menghadapi tekanan ekonomi global akan melemah.
Tempo, dengan jubah "independensi"-nya, seolah-olah sedang melaporkan fakta.
Padahal, pemilihan sudut pandang (framing) dan waktu penayangan berita tersebut menunjukkan adanya niat jahat (malice), sinyal kuat ada upaya memecah belah bangsa.
Mereka menggunakan kebebasan pers yang kita perjuangkan dengan darah untuk melayani kepentingan asing, pihak-pihak yang antipati terhadap kebangkitan Indonesia.
Jangan naif. Di era informasi ini, berita adalah peluru dan media adalah senapannya. Jika senapannya dimiliki oleh entitas domestik namun pelurunya dipasok kepentingan asing lewat skema utang konversi atau pembiayaan program, arah tembakannya bisa jadi bukan untuk membela kedaulatan.
Sebagai bangsa besar, harusnya mampu membedakan mana kritik membangun, mana operasi intelijen media bertujuan memecah belah.
Narasi adu domba yang sedang dimainkan terhadap Syamsuddin dan Dasco, sinyal merah bahwa ada kekuatan asing sedang tidak nyaman dengan stabilitas nasional Indonesia.
Sudah saatnya bertanya balik: Masihkah ada merah putih di hati para redaksi, atau kah warna hijau dollar dari MDIF sudah terlalu menyilaukan mata hingga tega membakar rumah sendiri demi menyenangkan tuan-tuan di luar sana?
Indonesia tidak akan runtuh hanya karena narasi satu media. Namun, kewaspadaan terhadap gurita dana asing membiayai perpecahan adalah harga mati bagi setiap patriot pencinta negeri ini.
Dr. Eko Wahyuanto, Pengamat Kebijakan Publik
(azh/azh)
