Pemerintah mencatat total investasi negara yang disalurkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan hukum lainnya, dan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp 897 triliun sepanjang periode 2010 hingga 2024.
Angka tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR pada Senin (9/2).
"Kami rekap investasi pemerintah kepada BUMN badan hukum lainnya dan BLU dari 2010 hingga 2024 sudah capai Rp 897 triliun," ujar Rionald.
Rionald menjelaskan porsi investasi terbesar dialokasikan pada sektor infrastruktur dengan nilai Rp 372,5 triliun. Posisi berikutnya ditempati sektor pendidikan sebesar Rp 154,11 triliun, pembiayaan dan UMKM Rp 91,81 triliun, serta sektor perumahan, pariwisata, dan lingkungan hidup senilai Rp 96,45 triliun.
Selain itu, investasi negara juga disalurkan ke sektor transportasi dan logistik sebesar Rp 51,96 triliun, energi Rp 51,8 triliun, industri pengolahan Rp 8,79 triliun, kerja sama internasional Rp 8,04 triliun, serta kategori investasi lainnya Rp 31 triliun. Sektor kesehatan memperoleh Rp 2 triliun, sementara berbagai sektor lain tercatat menerima Rp 14,89 triliun.
Rionald mengatakan arah penempatan investasi pemerintah ditujukan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Empat bidang utama yang menjadi fokus adalah perumahan, transportasi, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai kepada sejumlah BUMN transportasi. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025, PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) menerima PMN sebesar Rp 1,8 triliun.
Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2025, pemerintah juga mengucurkan PMN sebesar Rp 2,5 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk pengadaan tiga kapal penumpang sebagai kelanjutan program pendanaan sebelumnya.
Dukungan serupa juga diberikan kepada PT Industri Kereta Api (Persero) melalui PP Nomor 52 Tahun 2025 senilai Rp 473 miliar guna memperkuat kapasitas industri perkeretaapian nasional serta menjaga ketersediaan angkutan penumpang di wilayah Jabodetabek.
Di sektor pembiayaan perumahan, pemerintah menyalurkan PMN sebesar Rp 6,68 triliun kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melalui PP Nomor 54 Tahun 2025. Dana ini ditujukan untuk mendukung penyediaan pembiayaan rumah melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
