Riyadh, VIVA – Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan, pemberdayaan perempuan merupakan faktor penentu kualitas negara dan pemerintahan.
Menurut Megawati, negara yang mengecualikan perempuan dari ruang pengambilan keputusan berisiko kehilangan keseimbangan sosial, moral, dan peradabannya.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato ilmiah saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Arab Saudi, Senin 9 Februari 2026.
Penganugerahan ini menjadi sangat istimewa karena Megawati tercatat sebagai tokoh pertama di luar warga negara Arab Saudi yang menerima gelar kehormatan dari universitas perempuan terbesar di dunia tersebut.
Megawati menyampaikan bahwa negara tidak boleh dipahami semata sebagai struktur administratif atau kekuasaan politik, melainkan sebagai peradaban yang hidup dan bertumpu pada nilai, sejarah, serta tanggung jawab moral.
Dalam kerangka tersebut, keterlibatan perempuan bukanlah isu tambahan, melainkan bagian esensial dari pembangunan negara yang adil dan berkelanjutan.
“Negara yang besar adalah negara yang mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah,” ujar Megawati dalam pidatonya.
Sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dan presiden perempuan pertama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Megawati menegaskan bahwa pengalamannya di pemerintahan menunjukkan keterlibatan perempuan berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan publik.
Ia menyebut, pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun dengan mengecualikan perempuan dari proses pengambilan keputusan.
Megawati juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh dipersempit pada persoalan keterwakilan jabatan semata. Menurutnya, yang lebih penting adalah keterlibatan perempuan secara bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara.
Negara, kata dia, harus memastikan bahwa perempuan memiliki ruang, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.
Dalam pidatonya, Megawati mengaitkan isu pemberdayaan perempuan dengan prinsip keadilan yang bersifat universal. Ia menegaskan bahwa peradaban yang menyingkirkan perempuan dari pusat tanggung jawab publik pada akhirnya akan kehilangan keseimbangan dan legitimasi moralnya sendiri.
