Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengungkapkan adanya kendala serius dalam akurasi data sosial di tingkat desa akibat residu pemilihan kepala desa.
Kondisi tersebut dinilainya menyebabkan bantuan sosial kerap kali tidak tepat sasaran.
“Itu artinya kita ingin memastikan data di desa itu benar adanya. Karena selama ini ada persoalan serius di tingkat desa yaitu residu pemilihan kepala desa,” ujar Yandri usai pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat, Senin (9/2).
“Di mana masih banyak orang yang berhak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan. Yang tidak berhak justru mendapatkan,” lanjutnya.
Menurut Yandri, persoalan tersebut menjadi alasan utama pemerintah memperkuat pemutakhiran data di tingkat desa secara masif dan terintegrasi. Ia menyebut Indonesia memiliki 75.266 desa yang harus bergerak dalam satu alur dan komitmen yang sama.
“Jadi jumlah desa di Indonesia itu sangat banyak, 75.266 desa. Dan ini kalau bergerak masif, semua satu alur, satu komitmen, di mana ada Kepala Desa, ada PKH, ada Pendamping Desa, dan nanti dimatangkan di tingkat Musyawarah Desa, maka data yang keluar di tingkat desa itu benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Desa akan segera menerbitkan Keputusan Menteri Desa tentang Operator Data Desa untuk memastikan proses input hingga validasi data berjalan seragam di seluruh wilayah.
“Nah oleh karena itu Insyaallah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hasil pertemuan tadi akan kami tindak lanjuti di Kementerian Desa, kami akan mengeluarkan Keputusan Menteri Desa tentang Operator Data Desa. Lengkap dengan juklak-juknisnya,” ujar Yandri.
“Bagaimana data itu diinput, kemudian divalidasi, disahkan di tingkat Musyawarah Desa, kemudian itu menjadi bahan untuk BPS yang seperti kata Pak Mensos tadi dikeluarkan per tiga bulan,” sambungnya.
Ia menegaskan, keterbukaan data menjadi kunci untuk menghilangkan praktik manipulasi dan memastikan masyarakat dapat ikut mengawasi.
“Jadi tidak ada yang ditutupi di tingkat desa nanti. Jadi nanti di setiap desa, di kantor desa, bahkan di RT/RW, data ini akan di-publish, akan dipublikasikan,” kata Yandri.
“Apakah masih ada yang tercecer atau ada data yang tidak layak masuk ternyata masuk. Maka kontribusi masyarakat di desa itu kita akan libatkan secara aktif,” tambahnya.
Selain pemutakhiran data, Yandri menyebut pemerintah juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa sebagai wadah layanan dan pengaduan masyarakat yang belum terdata.
“Ini mungkin untuk memastikan ada lembaga atau ada fasilitas di tingkat desa, di mana ada masyarakat yang mungkin belum terdata. Mereka bisa aktif datang ke Puskesos ini untuk melaporkan dirinya, keluarganya, atau mungkin saja tetangganya yang belum masuk menjadi bagian dari data yang harus diinput,” ucapnya.
Ia menekankan, penguatan data desa dan Puskesos diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tepat sasaran karena bersumber dari data yang akurat.
“Karena kalau data benar, insya Allah kebijakan kita akan benar. Tapi kalau datanya tidak tepat atau kemudian tidak akurat, maka afirmasi atau kebijakan yang lain mungkin tidak akan menjadi tepat,” ujar Yandri.
