GenPI.co - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG) yang ditetapkan KPK sebagai tersangka tidak akan diberikan bantuan hukum oleh Mahkamah Agung (MA).
Juru Bicara MA Yanto menyampaikan Ketua MA Sunarto berkomitmen mendukung segala bentuk langkah KPK dalam memproses dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di PN Depok.
“Sebagai komitmen menjaga kehormatan dan muruah MA, maka MA tidak akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan,” kata dia, Senin (9/2).
Dalam kasus ini, Ketua MA menandatangani izin penahanan setelah permohonan penahanan terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok diajukan oleh KPK.
Berdasarkan Pasal 95, 98, dan 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan dan penahanan terhadap hakim harus mendapatkan izin dari Ketua MA.
“Ketua MA berkomitmen tidak akan menghalangi dan akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada Hakim yang melakukan tindak pidana harus dilakukan penangkapan,” tegas Yanto.
Yanto menyebut Ketua MA menyatakan kecewa dan sangat menyesalkan peristiwa yang mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim.
Dia menilai perbuatan para hakim ini mencoreng kehormatan dan muruah institusi MA.
Di sisi lain, MA akan memberhentikan sementara Ketua PN Depok EKA dan Wakil Ketua PN Depok BBG.
Begitu pula juru sita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH).(ant)
Video viral hari ini:
