jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai menilai Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menuntaskan persoalan kekerasan di Papua.
Hal demikian dikatakan dia saat beraudiensi dengan perwakilan Amnesty International yang mengadukan dugaan pelanggaran HAM di Papua.
BACA JUGA: Terima Aduan Tragedi Gearek 2025, Yorrys DPD Singgung Tekanan Ketika Bahas Isu Papua
Satu di antara yang diadukan ialah Tragedi Gearek 2025. Sebuah serangan melibatkan beberapa helikopter militer menjatuhkan mortir di sebuah kampung kawasan Papua.
Mulanya, Yorrys menyebut persoalan Papua telah melintasi masa kepemimpinan delapan presiden, tetapi solusi belum ditemukan.
BACA JUGA: Yorrys Berikan Saran dan Solusi Soal Konflik di Papua Tengah
"Persoalan Papua ini agak rumit. Ini sudah delapan presiden, sudah 70 tahun Papua integrasi dengan Republik Indonesia," kata dia saat audiensi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
Yorrys menyebut kasus di Papua selalu berkaitan dengan kekerasan aparat, tetapi solusi sampai kini tak kunjung terselesaikan.
BACA JUGA: Yorrys Dukung Bahlil Menerapkan Pengelolaan Golkar Secara Modern
Dia kemudian menyoroti ironi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden ketujuh RI Jokowi menangani Papua.
Menurut dia, Jokowi sebenarnya rutin mendatangi Papua sampai warga Bumi Cenderawasih menganggap eks Gubernur Jakarta itu sebagai juru selamat.
"Beliau (Jokowi, red) adalah presiden satu-satunya yang sudah datang 17 kali ke Papua," kata Yorrys.
Namun, lanjut dia, eskalasi kekerasan di Papua tetap saja terjadi dan tetap tinggi ketika Jokowi sudah rutin ke Papua.
"Eskalasi kekerasan tinggi terus. Sampai Amnesty International memberikan ekspose bahwa angka pelanggaran HAM terbesar ada di periode beliau," ujar dia.
Yorrys mengacu temuan itu mempertanyakan peran Jokowi dalam menyelesaikan persoalan kekerasan di Papua.
"Akhirnya kami merasa bahwa ini tukang bohong atau apa, ya, datang memberikan janji, kan," ujar dia.
Yorrys mengatakan DPD RI menjadi lembaga yang terus berupaya menyelesaikan kasus kekerasan di Papua.
Misalnya, ujar dia, DPD RI bersama lembaga lain membentuk MPR for Papua untuk mencari jalan keluar kasus kekerasan.
Namun, ungkap Yorrys, upaya MPR For Papua kerap terbentur tembok birokrasi dan ego sektoral di tingkat kementerian.
Dia mencontohkan pengalamannya saat bertemu era Menko Polhukam dijabat Mahfud Md untuk membahas konsep penyelesaian Papua secara komprehensif.
Namun, kata dia, dominasi unsur militer di lembaga sipil menjadi salah satu kendala dalam merumuskan pendekatan perdamaian.
"Ego sektoral di dalam situ sangat besar sehingga membuat mereka kesulitan," ungkap Yorrys. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terungkap yang Melaporkan Sudewo kepada KPK
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
