Pantau - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, saat melakukan visitasi ke kantor Bappeda DKI Jakarta.
Ia menegaskan pentingnya peran strategis Bappeda sebagai otak perencanaan pembangunan yang seharusnya menjadi contoh dalam penerapan transparansi publik.
Menurutnya, ketika Bappeda mengambil langkah transparan, maka badan publik lain akan terdorong mengikuti langkah serupa.
Bappeda DKI Jakarta Dinilai Menuju InformatifBerdasarkan hasil Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2025, Bappeda DKI Jakarta meraih skor 85,5 dan dikategorikan sebagai “menuju informatif”.
Meski sebagian besar dari enam indikator penilaian telah dipenuhi, KI DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan untuk peningkatan nilai pada tahun 2026.
Ferid menyoroti aspek digitalisasi sebagai komponen yang masih perlu diperkuat oleh Bappeda.
"Optimalisasi kanal digital, khususnya media sosial dan pembaruan informasi lintas platform, perlu ditingkatkan agar Bappeda dapat naik kelas ke kategori informatif," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi informasi memiliki bobot besar dalam penilaian dan sangat mempengaruhi hasil akhir evaluasi.
Transparansi Menjadi Kebutuhan di Tengah Tekanan FiskalKI DKI Jakarta juga mengajak Bappeda, terutama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), untuk memperkuat kolaborasi dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi publik.
"Dalam kondisi fiskal yang menantang, transparansi justru menjadi kebutuhan utama agar publik memahami arah kebijakan dan tetap percaya kepada pemerintah," ia mengungkapkan.
Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta, Deftrianov, menyampaikan bahwa penurunan APBD akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat tetap ditanggapi dengan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan.
"Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran," ungkapnya.
Ia juga menyambut baik tawaran kolaborasi dari KI DKI Jakarta dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi di lingkungan Bappeda.
Deftrianov menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik sudah menjadi komitmen lembaganya, dan berbagai dokumen seperti APBD serta perencanaan pembangunan telah disampaikan secara terbuka dan rinci.
“Kami membuka diri bukan hanya pada proses, tetapi juga pada substansi kebijakan. Siapa pun dapat mengakses informasi publik yang tersedia,” tegasnya.
