BAYANGKAN Anda memiliki senter kecil di tengah hutan yang gulita. Anda menyorotkan cahaya itu ke satu sudut, dan menemukan ada 12 pohon yang sakit.
Lalu, tanpa pernah melangkah ke bagian hutan lain yang masih gelap, Anda berteriak kepada dunia bahwa mayoritas pohon di hutan itu sehat-sehat saja.
Metafora sederhana inilah yang menghantui benak saya ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf meledakkan "bom data" pada Februari 2026 ini.
Beliau mengungkap ada 54 juta warga miskin yang tak terlindungi BPJS Kesehatan (PBI), sementara 15 juta orang "mampu" justru menikmatinya.
Namun, di balik riuh rendah angka yang diperdebatkan politisi di Senayan itu, terselip satu fakta paling sunyi sekaligus paling mengerikan:
Jika Kementerian Sosial baru sanggup memverifikasi 12 juta dari total 35 juta kepala keluarga yang seharusnya diperiksa, lantas nasib macam apa yang sedang terjadi pada 23 juta keluarga lain yang masih berada di "ruang gelap" data itu?
Apakah mereka dianggap tidak miskin hanya karena petugas survei belum mengetuk pintu rumah mereka yang reot?
Pertanyaan ini bukan sekadar gugatan statistik. Ini soal nyawa. Kita sedang terjebak dalam ilusi presisi. Kita merasa tahu segalanya karena memiliki dasbor digital, padahal dasbor itu dibangun di atas fondasi ketidaktahuan yang masif terhadap separuh realitas republik ini.
Ilusi angka di mejaMari kita bedah logika yang dipakai pemerintah dengan kepala dingin, tapi hati yang tetap panas.
Ketika angka "54 juta miskin tak ter-cover" dan "15 juta orang kaya menikmati subsidi" disandingkan, terjadi kecelakaan logika yang dalam psikologi disebut false equivalence atau kesetaraan palsu.
Baca juga: Data dan Nyawa di Jaminan Kesehatan
Seolah-olah, dosa memberi uang pada orang kaya setara beratnya dengan dosa membiarkan orang miskin mati tanpa obat.
Padahal, meminjam kacamata teori fondasi moral dari Jonathan Haidt (2012), bobot moral kedua kesalahan ini timpang.
Ketika 15 juta orang mampu menerima PBI, yang terjadi adalah inefisiensi anggaran—uang negara bocor. Kita marah karena rasa keadilan (fairness) kita terusik.
Namun, ketika 54 juta orang miskin tidak terlindungi BPJS Kesehatan, yang terjadi adalah tragedi kemanusiaan. Ini adalah pelanggaran terhadap aspek kepedulian yang seharusnya menjadi nyawa negara.
Narasi sibuk memburu "orang kaya curang" sering kali menjadi taktik pengalihan yang cerdik: kita digiring untuk membenci tetangga punya motor, tapi dapat bansos, supaya kita lupa menuntut tanggung jawab kegagalan negara mendata warganya yang paling papa.
