GenPI.co - Politikus PDIP Adian Napitupulu menyoroti kebijakan pemutusan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI terhadap 11 juta rakyat.
Adian Napitupulu mengatakan penonaktifan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) itu, bukan sekdar masalah teknis administrasi.
“Itu adalah keputusan politik yang mencerminkan bagaimana cara negara memandang warganya,” katanya dikutip dari akun Instagram miliknya, Selasa (10/2).
Dia menilai penguasa tidak lagi menempatkan rakyat, sebagai subjek yang punya hak untuk dipenuhi negara.
“Kesehatan dan pendidikan, yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat dan wajib dipenuhi negara, justru dikelola ala kadarnya,” ujarnya.
Adian menyinggung pemangkasan anggaran yang berdalih efisiensi. Sementara itu, program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh dikritik.
“MBG adalah program yang menjadi too big to fail (terlalu besar untuk gagal) secara politik. Bukan karena efektivitasnya, melainkan ditopang legitimasi kekuasaan,” tuturnya.
Dia menyebut sejumlah negara yang pernah mengalami kesulitan ekonomi, seusai memangkas anggaran pemenuhan hak dasar rakyat.
Semisal, Yunani yang memangkas layanan sosial. Kemudian, Argentina memotong subsidi kesehatan, sambil mempertahankan program populis.
Selanjutnya, Brasil memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan. Namun, mereka tetap menjaga bantuan sosial.
“Ketika negara mulai memotong hak-hak dasar, itu menandakan negara menderita gejala fiscal stress syndrome (tekanan anggaran),” ucapnya. (*)
Jangan lewatkan video populer ini:
