JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Sosial mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) selama ini masih menghadapi persoalan serius. Sekitar 45 persen bansos ditengarai tidak tepat sasaran, baik karena inclusion error maupun exclusion error.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan utama pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap basis data penerima manfaat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan program bansos seperti PKH dan sembako masih sekitar 45 persen tidak tepat sasaran. Karena itu, kita harus perbaiki total datanya,” kata Gus Ipul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Baca Juga: Mensos: Digitalisasi Bansos Tekan Eror Data dari 77 Persen Jadi 28 Persen
Menurutnya, inclusion error terjadi ketika warga mampu justru menerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error dialami masyarakat miskin yang seharusnya berhak, namun tidak terdaftar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemensos menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi lapangan secara bertahap. Data juga diperbarui lewat ground check rumah tangga serta partisipasi masyarakat.
DTSEN kini menjadi basis tunggal penyaluran berbagai program sosial, mulai dari bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
Baca Juga: Menteri Sosial Gus Ipul: 9.130 Peserta PBI-JK Kembali Aktif
Ke depan, prioritas bansos akan difokuskan pada desil 1 dan 2, atau kelompok masyarakat paling miskin. Jika kuota masih tersedia, bantuan diperluas ke desil 3 dan 4.
Skema ini diharapkan mampu menekan kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran.
Penulis : Dina Karina Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- bantuan sosial
- bansos
- dtsen
- data penerima bansos
- menteri sosial
- gus ipul
