JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyinggung deretan program pemerintah yang tidak tepat sasaran akibat persoalan data.
Ia mencontohkan program bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH), di mana 45 persen di antaranya tidak tepat sasaran.
"Program PKH dan bansos 45 persen tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul dalam rapat konsultasi dengan DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2026).
Baca juga: Polemik Penonaktifan PBI BPJS, Pimpinan Komisi IX Ingatkan Tanggung Jawab Negara
Gus Ipul juga mengungkap, 15 juta lebih warga yang tergolong dalam desil 6 sampai 10 tercatat sebagai penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Desil 6 sampai 10 sendiri artinya adalah masyarakat Indonesia yang tergolong menengah sampai kaya.
"Desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih, di mana yang lebih mampu terlindungi," ujar Gus Ipul.
Baca juga: Pemerintah Percepat Reaktivasi PBI BPJS Pasien Penyakit Berat
Justru sebaliknya, sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam Desil 1 sampai 5 justru tidak terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan.
Pengertian desil 1 sampai 5 sendiri adalah desil 1 (sangat miskin), desil 2 (miskin), desil 3 (hampir miskin), dan desil 4 (rentan miskin).
"Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih," ujar Gus Ipul.
Baca juga: 5 Poin Kesepakatan DPR-Pemerintah soal Kisruh Penonaktifan PBI BPJS
Pemutakhiran DataOleh karena itu, pemerintah pemerintah terus menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN sendiri adalah sistem pendataan baru yang dikembangkan untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bansos di Indonesia.
"DTESN ini baru lahir Februari 2025, baru lahir belum sempurna. Namun jika tidak diperbaiki selama ini bansos, subsidi sosial tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul.
Baca juga: Purbaya Pastikan Anggaran untuk BPJS PBI Cukup: Uang Saya Banyak
Pemerintah, jelas Gus Ipul, terus berkoordinasi dalam memperbarui data DTSEN yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Kemensos dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah dalam proses tersebut.
Baca juga: Komisi VIII DPR Usul Ada Kriteria PBI BPJS Kesehatan Bagi Pasien Penyakit Kronis
Ia menegaskan, perbaikan data akan terus dilakukan agar bantuan sosial, termasuk PBI JK benar-benar menyasar kelompok miskin dan rentan.
"Jika data tidak diperbaiki, ketidakadilan akan terus terjadi. Karena itu pemutakhiran ini adalah upaya menghadirkan keadilan sosial," ujar Gus Ipul.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
