Liputan6.com, Jakarta - Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, sebanyak 270.000 peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Jakarta terdampak penonaktifan kepesertaan per 1 Februari 2026 berdasarkan keputusan Menteri Sosial (Mensos) RI.
Dia menyebut, meski ratusan ribu warga terdampak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pelayanan kesehatan tetap diberikan tanpa pengurangan.
Advertisement
"Kalau di Jakarta dihitung berapa yang kemudian perlu direaktivasi atau sudah atau belum, kurang lebih 270.000 peserta yang terdampak," ujar Pramono di Puskesmas Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Meski begitu, Pramono memastikan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tetap hadir untuk menanggung layanan kesehatan bagi warga yang terdampak penonaktifan tersebut, sambil menunggu pemutakhiran data dari pemerintah pusat.
"Pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, Pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama," kata dia.
Pramono menyampaikan, layanan yang diberikan tidak hanya untuk pengobatan ringan, tetapi juga mencakup penyakit berat dan layanan medis berbiaya tinggi.
"Tidak ada berkurang termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya sehingga kita akan tetap lakukan," terang Pramono.
