Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk membahas kebijakan penerimaan mahasiswa baru, khususnya terkait keadilan dan pemerataan akses pendidikan tinggi.
Rapat tersebut dihadiri rektor-rektor dari beberapa kampus, seperti Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah, Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin, sampai Rektor Universitas Pelita Harapan Jonathan L. Parapak.
“Ada beberapa pertanyaan dan masukan-masukan terkait kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Karena PTN dan juga PTS tentunya diharapkan bisa membangun sinergi dalam merumuskan skema penerimaan yang adil dan proporsional dengan membuka berbagai jalur masuk. Ada UTBK, jalur prestasi, UTBK, TMBK, ataupun jalur-jalur lainnya,” ujar Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).
Ia menegaskan, pada prinsipnya perguruan tinggi tentu menginginkan calon mahasiswa terbaik. Namun, Komisi X menyoroti potensi ketimpangan apabila seleksi terlalu bertumpu pada tes kompetensi akademik semata.
“Pada prinsipnya tentu perguruan tinggi menginginkan calon mahasiswa yang terbaik, yang mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pendidikan secara optimal,” jelas Hetifah.
“Kemudian bagaimana dengan mekanisme seleksi jika bertumpu sepenuhnya atau sangat terlalu bertumpu pada Tes Kompetensi Akademik (TKA), apakah juga bisa memberikan ruang kepada calon-calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, terluar,” lanjutnya.
Hetifah juga menyinggung pentingnya kebijakan afirmatif, baik di PTN maupun PTS, agar mahasiswa dengan latar belakang geografis dan sosial tertentu tetap memiliki kesempatan mengakses pendidikan tinggi.
“Nah ini UI saya sering membaca gitu ya ada satu perhatian khusus mudah-mudahan juga teman-teman di swasta juga demikian. Dari UPH terutamanya gitu, sejauh mana mahasiswa-mahasiswa yang memiliki karakter kekhususan, baik secara geografis asal muasalnya, ataupun latar belakang sosialnya, masih bisa menikmati pendidikan di kampus Bapak Ibu sekalian,” katanya.
Komisi X DPR pun mendorong perguruan tinggi untuk berbagi praktik baik sekaligus mengungkap tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial dalam proses rekrutmen mahasiswa.
“Jadi bagaimana kebijakan yang adaptif dan afirmatif yang sudah dilakukan. Kami ingin mendengarkan kisah-kisah baik dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi untuk terkait dengan upaya pemerataan dan keadilan sosial di dalam hal rekrutmen mahasiswa ini,” kata dia.
