Mahkamah Agung Panama baru-baru ini memutuskan untuk mencabut hak konsesi pengelolaan pelabuhan di kedua ujung Terusan Panama yang dimiliki oleh CK Hutchison Holdings asal Hong Kong. Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengancam Panama bahwa pencabutan kontrak pelabuhan tersebut akan membuat Panama “membayar harga yang mahal”.
Menanggapi hal ini, Presiden Panama José Raúl Mulino menegaskan bahwa ke depan, hak konsesi pelabuhan tidak akan lagi diberikan hanya kepada satu perusahaan saja. Ia menekankan bahwa Panama menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati independensi peradilan, serta tidak menerima ancaman dari negara mana pun.
EtIndonesia. Menanggapi hak konsesi pelabuhan yang dipegang oleh CK Hutchison, Presiden Panama Mulino pada 5 Februari menyampaikan pernyataan keras yang mengejutkan dunia internasional.
Mulino dengan tegas menyatakan bahwa hak pengelolaan dua pelabuhan yang berada di gerbang strategis Terusan Panama “tidak akan pernah lagi” diberikan kepada satu perusahaan tunggal, serta menegaskan bahwa putusan pengadilan bersifat final dan mengikat.
Sikap keras Mulino ini tidak hanya mematahkan tradisi lama Panama yang selama ini menjaga “keseimbangan pragmatis” antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga secara langsung menantang garis merah Beijing.
“Sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada 2025, ia berulang kali mengancam akan mengambil kembali Terusan Panama, bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan cara militer. Alasannya adalah karena pengaruh Tiongkok telah meresap dan mengancam keamanan militer AS. Di benua Amerika, Panama berada langsung di ‘halaman belakang’ AS dan berdampak langsung pada keamanan nasional AS,” kata Wakil peneliti Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, Hsieh Pei-hsueh.
“Tekanan ekstrem dari pemerintah AS ini memaksa pemerintah Panama untuk memilih antara berada di bawah kendali militer dan ekonomi AS, atau secara aktif menyingkirkan pengaruh Tiongkok. Karena itu, sikap Panama kali ini juga dapat dipandang sebagai bentuk penyampaian loyalitas kepada Amerika Serikat,” tambahnya.
Pemicu badai ini adalah putusan Mahkamah Agung Panama pada akhir Januari, yang menyatakan bahwa hak konsesi anak perusahaan CK Hutchison di kedua ujung Terusan Panama—Pelabuhan Balboa dan Pelabuhan Cristóbal—bersifat inkonstitusional dan tidak sah.
Opini publik mempertanyakan mengapa Panama memilih momen ini untuk mengambil sikap yang nyaris “memutus hubungan” dengan Beijing. Di baliknya, ini bukan sekadar sengketa hukum, melainkan sebuah “pertempuran mempertahankan kelangsungan hidup” di bawah tekanan ekstrem.
Peneliti Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, Shen Mingshi, mengatakan:
“Pertama, ini belum tentu sepenuhnya pilihan Panama sendiri, melainkan karena dukungan Amerika Serikat di belakangnya sehingga Panama memiliki kepercayaan diri. Kedua, jika Panama tidak bersikap tegas dan terus berlarut-larut dengan Tiongkok, itu justru akan merugikan Panama. Memang Panama mungkin akan kehilangan sebagian investasi Tiongkok, tetapi melihat pola investasi Tiongkok belakangan ini, biasanya justru membangun jebakan utang dan belum tentu menguntungkan negara penerima.”
Para analis menilai bahwa sikap pemerintah Mulino yang “tidak memperpanjang kontrak dan tidak berkompromi” dengan CK Hutchison pada hakikatnya merupakan langkah pembatasan kerugian strategis. Meski Panama mungkin kehilangan sebagian pasar Tiongkok atau menghadapi pendinginan hubungan diplomatik, dibandingkan risiko diambil alih sepenuhnya oleh Amerika Serikat, harga tersebut dianggap layak dibayar.
Shen Mingshi menambahkan: “Panama sangat dekat dengan Amerika Serikat dan sangat jauh dari Tiongkok. Tekanan dari AS jauh lebih nyata dirasakan. Namun Panama juga tidak bisa sepenuhnya berpihak ke AS sambil mengucapkan kata-kata keras kepada Tiongkok. Melalui cara ini, Panama merespons sekaligus memberi tahu Tiongkok tentang posisinya saat ini, dan juga menunjukkan bahwa soal Terusan Panama sudah tidak mungkin lagi dibalikkan.”
Bloomberg mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut bahwa otoritas PKT telah meminta perusahaan milik negara untuk sementara menghentikan pembicaraan proyek baru dengan Panama.
Selain itu, perusahaan pelayaran diminta mengevaluasi pengalihan rute, dan otoritas bea cukai diperintahkan memperketat pemeriksaan terhadap impor dari Panama seperti pisang dan kopi. PKT memperingatkan Panama bahwa mereka akan membayar “harga yang mahal” atas putusan Mahkamah Agung tersebut.
Menanggapi ancaman itu, Presiden Mulino menegaskan: “Panama adalah negara yang bermartabat dan tidak akan pernah membiarkan dirinya diancam oleh negara mana pun.”
Hsieh Pei-hsueh mengatakan: “Panama secara resmi keluar dari Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok pada Februari 2025. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Mulino secara strategis telah menetapkan arah dan tidak lagi khawatir menyinggung Beijing.”
“Selain itu, ini juga menjadi kesempatan untuk ‘membersihkan rumah sendiri’, karena kontrak pelabuhan Panama dengan Tiongkok sejak ditandatangani pada 1997 terus dikritik di dalam negeri karena kurang transparan dan sarat kepentingan.”
“Presiden Mulino kali ini berupaya mempertahankan citra independensi peradilan Panama, dengan menegaskan bahwa Panama adalah negara hukum, bukan negara yang tunduk pada tekanan pemerintah asing.”
Para analis menilai bahwa perubahan arah Panama merupakan cerminan klasik dari perjuangan negara kecil untuk bertahan hidup di tengah pertarungan kekuatan besar.
Dari sebelumnya “berhubungan baik dengan kedua pihak” hingga kini “memilih posisi”, pengaruh ekonomi Beijing memang besar, tetapi dalam hal keamanan, Tiongkok sulit memberikan jaminan setara yang dibutuhkan Panama di kawasan benua Amerika.
Editor: Huang Yimei Wawancara: Chang Chun Pascaproduksi: Zhong Yuan – NTD
