ASN Boleh WFA pada 16 17 dan 25 27 Maret 2026, tapi Layanan Publik Diminta Tetap Optimal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini. (Sumber: laman menpan.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Maret 2026.

Meski pegawai diperbolehkan menjalankan tugas secara work from anywhere (WFA), instansi pemerintah diminta memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, ketentuan tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel.

“Saat ini saya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel,” ujar Rini dalam konferensi pers, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga: Daftar Stimulus Ekonomi Lebaran 2026: Diskon Tiket hingga 30 Persen, WFA ASN, dan Bansos Beras 10 Kg

Berlaku Lima Hari pada Maret 2026

Dalam aturan tersebut, fleksibilitas kerja diberikan pada dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi, yakni 16 dan 17 Maret 2026. 

Selain itu, kebijakan serupa diterapkan pada 25, 26, dan 27 Maret 2026, atau tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Idulfitri.

Dengan demikian, ASN memperoleh total lima hari kerja fleksibel pada bulan tersebut. 

Namun pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan tambahan libur, melainkan penyesuaian cara bekerja agar tetap produktif sekaligus mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.

Rini mengimbau para pimpinan instansi pusat maupun daerah untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan secara mandiri dan selektif. 

Pembagian pegawai yang bekerja dari kantor dan dari luar kantor harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Rp911 M untuk Diskon Transportasi Mudik Lebaran 2026, Ini Daftarnya

Para pimpinan juga diminta mengedepankan akuntabilitas serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna memastikan pekerjaan tetap berjalan efektif.

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV