JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dinilai menggunakan pendekatan kerangka kerja Big Bang dan Big Push dalam mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. Pemerintah mengambil jalan cepat dan strategis untuk memecahkan problem kemiskinan mendasar dengan berfokus pada pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan.
Dasar pijakan kebijakan pembangunan Pemerintahan Prabowo juga tetap mengacu pada konstitusi UUD 1945.
“Negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah mendasar bangsa, namun tetap fokus pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat,” ujar Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo dalam dialog media, Selasa (10/2/2026).
Bram menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang sebenarnya didesain untuk mengatasi kemiskinan secara terintegrasi dan komprehensif.
Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan, menurutnya, merupakan paket terintegrasi yang menyelesaikan seluruh aspek kemiskinan mendasar.
“Tujuh program prioritas MBG, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah, Koperasi Desa, Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan merupakan paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, aset rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, dan produktivitas pesisir dapat diatasi dengan baik,” terangnya.
Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang Reform. Pertama, program dilakukan secara massif (nasional). Kedua, dilaksanakan dengan cepat (speed). Dan yang terakhir, tidak bisa dihentikan atau irreversible.
Oleh karena itu, Adidaya Institute mendorong Presiden Prabowo dapat memilih anggota kabinet yang bukan saja memahami desain dan strategi kerja Presiden, tetapi juga memiliki kemampuan mengeksekusinya.
“Tujuannya, supaya para Pembantu Presiden tersebut hadir sebagai penopang dan bukan justru malah menjadi penghambat strategi Big Bang dan Big Push dalam mempercepat agenda kesejahteraan rakyat.” ujarnya.
“Atas dasar itu pula lah, Presiden Prabowo perlu untuk memilih anggota kabinetnya yang paham strategi ini dan bisa men-delivery (mengeksekusi) arah besar (kerja) Presiden,” pungkasnya.
Original Article
