Penulis: Fityan
TVRINews – Lahat
Pemerintah dorong integrasi pelatihan vokasi dengan jejaring industri untuk tekan angka pengangguran.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) harus mereformasi orientasi programnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelatihan tidak lagi diukur hanya dari kepemilikan sertifikat, melainkan dari sejauh mana lulusan dapat terserap ke dalam ekosistem dunia kerja.
Dalam pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Sumatera Selatan, Yassierli menyatakan bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini menuntut solusi konkret berupa peluang kerja nyata bagi masyarakat.
"Kebutuhan publik hari ini sederhana yaitu pelatihan harus berujung peluang kerja nyata. BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya 'mengajar', tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja," ujar Yassierli dikutip Selasa 10 Februari 2026.
Transformasi Empat Pilar BLK
Menaker memaparkan visi strategis untuk menjadikan BLK sebagai institusi yang multifungsi. Menurutnya, lembaga pelatihan di bawah naungan kementerian maupun pemerintah daerah harus mampu bertransformasi menjadi empat pilar utama:
- Pusat pelatihan vokasi.
- Pusat inovasi.
- Pusat kewirausahaan.
- Pusat pengembangan produktivitas.
Ia meyakini bahwa dengan memosisikan BLK pada empat fungsi tersebut, pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.
Target Penempatan dan Kolaborasi Industri
Sebagai tolok ukur, Yassierli mengungkapkan bahwa BLK milik Kemnaker saat ini telah mencapai tingkat penempatan lulusan hingga 70 persen. Angka ini diraih melalui penguatan korelasi antara kurikulum pelatihan dan kebutuhan aktual pasar tenaga kerja.
Ia mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk mengadopsi model serupa.
Peran petugas pengantar kerja di daerah dianggap krusial untuk mendampingi alumni pelatihan agar tidak kesulitan mencari akses lapangan kerja secara mandiri.
"Kita fasilitasi sampai kita hantarkan ke tempat kerja. Makanya di Dinas ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi jejaring dengan industri," tegasnya.
Pengembangan SDM Berkelanjutan
Terkait pelaksanaan di Lahat, program pelatihan kali ini didukung oleh dana hibah APBN sebanyak tujuh paket. Yassierli berharap stimulus ini menjadi fondasi bagi pengembangan kapasitas SDM lokal secara berkelanjutan melalui gelombang pelatihan berikutnya.
Editor: Redaktur TVRINews
