Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menyoroti kenaikan gaji hakim oleh Presiden Prabowo Subianto demi memperkuat integritas dari potensi rasuah. Dia mengamini hal itu menjadi salah satu upaya, namun tidak menjamin seluruhnya.
"Dengan adanya penambahan penghasilan diharapkan lebih mengurangi risiko korupsi. Tapi kembali lagi kepada orang, kalau orangnya masih demikian? Ya tetap ditindak!" kata Ibnu kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Advertisement
Ibnu meyakini, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang menaungi para hakim berprinsip zero tolerance terhadap tindak pelanggaran hukum. Artinya, MA mendukung upaya hukum dilakukan oleh KPK, dalam hal ini kasus ketua dan wakil PN Depok.
"Tegas dari Mahkamah Agung. Zero toleransi, menurut Ketua Mahkamah Agung demikian. Pendidikan, pencegahan (dilakukan) dan penindakan tetap ada," jelas Ibnu.
