JAKARTA, KOMPAS — Majelis Ulama Indonesia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati sebelum mengambil keputusan untuk mengirim tentara ke Gaza. Misi tersebut dinilai berisiko secara politik maupun moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina.
Pemerintah kini telah mulai melatih prajurit yang akan dikirim sebagai pasukan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan, ada kemungkinan Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan dalam misi perdamaian tersebut. Pengiriman pasukan Indonesia ini diharapkan dapat membantu mempermudah distribusi bantuan kemanusiaan, seperti makanan untuk meringankan beban penderitaan masyarakat Gaza.
Menanggapi rencana itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal sebelum mengirim pasukan ke Gaza. Terlebih, belum ada kejelasan mengenai kerangka misi tersebut, apakah akan dilakukan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF), yang menurut pengetahuannya berisiko besar.
Menurutnya, misi ISF yang biasanya dipimpin oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, bertujuan untuk menciptakan stabilitas wilayah pasca-konflik. Namun sering kali memiliki agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan tujuan perdamaian jangka panjang. Terlebih, ISF lebih berfokus pada demiliterisasi Gaza, terutama pelucutan senjata dari Hamas, yang dianggap bukanlah solusi untuk perdamaian yang inklusif dan adil bagi Palestina.
“Pengiriman pasukan dalam kerangka ISF ini, sepengetahuan saya, berisiko tinggi. ISF dikendalikan oleh negara besar dan tujuannya lebih kepada menciptakan stabilitas wilayah, tetapi dengan menekankan demiliterisasi yang tidak menguntungkan Palestina. Pelucutan senjata Hamas adalah prioritas, bukan stabilitas yang berdamai bagi semua pihak,” ungkap Sudarnoto.
Ia mengingatkan bahwa ISF belum memiliki mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini berbeda dengan misi perdamaian di Lebanon (UNIFIL) atau di Golan (UNDOF) yang memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan lebih diakui secara internasional.
“Indonesia harus berhati-hati jika benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza dalam kerangka ISF. Jangan sampai terperangkap dalam agenda hegemonik Amerika dan Israel yang ingin menundukkan Gaza dan Palestina,” tegasnya.
Lebih jauh, Sudarnoto mengingatkan bahwa meskipun pengiriman tentara ke Gaza belum diputuskan, langkah ini dapat berisiko tinggi. Jika pengiriman tentara tetap dilaksanakan tanpa pertimbangan matang, Indonesia berpotensi terlibat dalam konfrontasi dengan Hamas yang dapat merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang selalu konsisten membela Palestina.
“ISF bukan instrumen perdamaian yang mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia harus tetap berpegang pada komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan Israel,” tuturnya.
Kesediaan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza semula disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, 23 September 2025. Dalam forum tersebut, Presiden menyatakan kesiapan Indonesia mengerahkan hingga 20.000 personel sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian jika ada mandat dari PBB. Prabowo juga menekankan, langkah itu ditujukan untuk membantu menciptakan stabilitas dan membuka jalan bagi solusi dua negara.
Selanjutnya, PBB memberikan lampu hijau bagi pengiriman pasukan internasional ke Gaza lewat Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB, 17 November 2025. Namun, resolusi itu belum disertai mandat operasional, sehingga belum ada kejelasan tugas, struktur komando, dan aturan pelibatan pasukan.
Di tengah ketidakjelasan, negara lain memilih untuk tidak bergabung dengan pasukan perdamaian yang disebut Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), misalnya Uni Emirat Arab. Pemerintah Uni Emirat Arab beralasan, belum ada kerangka kerja yang jelas untuk menjamin kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, selain berencana mengirim pasukan perdamaian, Indonesia kini juga bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP) Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam kerangka BoP, belum pula ada jaminan keamanan untuk organisasi kemanusiaan yang bekerja di Gaza.
Mensesneg Prasetyo mengungkapkan, pemerintah Indonesia masih mempersiapkan diri dan menyiapkan segala hal terkait pengiriman pasukan. Sebanyak 8.000 prajurit kemungkinan akan dilibatkan dalam misi perdamaian itu. Mereka akan ditempatkan Rafah, sebuah wilayah di perbatasan Gaza.
Partisipasi ini, lanjut Prasetyo, menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk membantu Gaza dan mengurangi eskalasi konflik yang terus berlangsung. Langkah ini juga sejalan dengan dua tujuan utama Indonesia, yakni mengendalikan pengakuan kemerdekaan Palestina dan membantu masyarakat Gaza yang tengah menderita akibat konflik.
"Makanya kemudian Indonesia berserta dengan tujuh negara muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut. Setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya," ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
