JAKARTA, KOMPAS – Kalangan pengusaha menyampaikan berbagai hambatan struktural yang dinilai kian menekan daya saing industri nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Isu utama yang disorot mencakup tingginya biaya produksi, persoalan birokrasi, penciptaan lapangan kerja, hingga masifnya arus barang impor murah, yang dinilai menggerus pasar domestik dan menghambat industri dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi usai pertemuan antara para pengusaha dan Presiden Prabowo di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).
Menurut Sofjan, pertemuan itu dimaksudkan untuk menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi terkini yang dihadapi pelaku usaha, baik akibat tekanan global maupun persoalan di dalam negeri. Hambatan tersebut, kata dia, berimplikasi langsung pada kemampuan swasta untuk memperluas usaha dan menyerap tenaga kerja yang lebih luas.
“Dalam situasi internasional yang terganggu, ditambah masalah di dalam negeri, itu menjadi hambatan serius,” ujar Sofjan menjelaskan saat dihubungi, Selasa (10/2/2026)
Ia menuturkan, hampir seluruh sektor ekonomi terdampak, terutama sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan furnitur. Di sektor-sektor tersebut, pelaku usaha domestik menghadapi tekanan berlapis, mulai dari biaya logistik dan energi yang tinggi, kompleksitas perizinan, hingga persaingan tidak seimbang dan adil dengan produk impor.
Dalam pertemuan itu, pengusaha juga menyinggung posisi Indonesia dalam persaingan regional, khususnya dibandingkan Vietnam. Sofjan menyebutkan bahwa Vietnam yang sebelumnya berada jauh di belakang Indonesia kini justru melesat dalam kinerja industri dan ekspor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS atau naik 6,15 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Adapun nilai ekspor nonmigas naik 7,66 persen menjadi 269,84 miliar dolar AS. Meski mengalami kenaikan, nilai ekspor Indonesia masih kalah disbanding negara-negara tetangga, salah satunya Vietnam.
“Ekspor kita saat ini sekitar 250—280 miliar dolar AS, sementara Vietnam sudah mencapai sekitar 500 miliar dolar AS. Padahal dulu Vietnam jauh tertinggal dari kita. Ini menjadi pertanyaan besar, kenapa sekarang kita justru ketinggalan,” katanya.
Perbandingan tersebut, lanjut Sofjan, disampaikan agar pemerintah, khususnya presiden memahami besarnya tantangan yang dihadapi industri nasional, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan.
Ia menilai, Vietnam lebih agresif dalam memperbaiki iklim usaha, melindungi industri dalam negeri, sekaligus memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional.
Para pengusaha, lanjutnya, juga menekankan peran krusial sektor swasta dalam penciptaan lapangan kerja. Indonesia membutuhkan sedikitnya tiga juta lapangan kerja baru setiap tahun untuk menampung tambahan angkatan kerja. Namun, kemampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja secara langsung dinilai semakin terbatas.
Dalam anggaran pemerintah, ruang untuk menciptakan lapangan kerja secara langsung tidak besar lagi. Pemerintah sekarang lebih banyak berinvestasi di sektor jangka panjang, termasuk program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Karena itu, penciptaan lapangan kerja harus ditopang oleh swasta,” ujar Sofjan yang menilai sektor swasta yang memiliki kapasitas terbesar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, asalkan iklim usaha kondusif dan persaingan berlangsung adil.
Keluhan utama pengusaha lainnya, yaitu derasnya arus barang impor murah yang masuk ke pasar domestik, baik secara legal maupun ilegal. Ia menilai, banyak produk impor yang dijual dengan harga sangat rendah karena praktik dumping, penyelundupan, atau penghindaran pajak.
“Barang-barang itu tidak bisa lagi masuk ke Amerika atau Eropa, lalu dibanting ke Indonesia. Ini mematikan industri dalam negeri,” ujarnya.
Ia mencontohkan ketimpangan perlakuan fiskal antara produk dalam negeri dan impor. Produk yang keluar dari pabrik dalam negeri, kata Sofjan, langsung dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen.
Sebaliknya, banyak barang impor, terutama yang masuk melalui jalur ilegal atau perdagangan daring lintas negara, tidak membayar pajak sama sekali. Hal ini bukan saja kerugian bagi fiskal Indonesia tapi sekaligus mengerus daya saing industri dalam negeri.
“Barang impor online-online itu PPN-nya nol persen. Belum lagi yang diselundupkan dan dimanipulasi. Ini jelas tidak fair,” kata Sofjan.
Praktik tersebut bertolak belakang dengan kebijakan di banyak negara lain. Di Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara Asia, pemerintah secara aktif melindungi industri domestik agar tetap menjadi tuan rumah di pasar sendiri.
Selain persoalan impor, para pengusaha juga menyoroti masalah birokrasi, terutama dalam perizinan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Sofjan mencontohkan industri petrokimia yang membutuhkan bahan baku impor, tetapi proses perizinannya bisa memakan waktu hingga satu tahun.
“Kita perlu bahan baku yang memang belum bisa diproduksi di sini, tetapi izin impornya lama sekali. Ini menghambat produksi dan daya saing,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengusaha pada prinsipnya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menghadapi situasi sulit, baik akibat tekanan global maupun masalah domestik. Namun, kerja sama tersebut memerlukan penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan.
Sofjan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memahami berbagai persoalan yang disampaikan pengusaha, termasuk terkait birokrasi dan implementasi kebijakan di lapangan yang kerap tidak sejalan dengan semangat penyederhanaan aturan.
“Presiden sadar betul soal birokrasi dan bagaimana peraturan yang mau disederhanakan sering terganggu dalam pelaksanaannya,” kata Sofjan.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden kemudian menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menjadi penghubung antara Presiden, kementerian terkait, dan kalangan pengusaha. Penugasan ini dimaksudkan untuk mempercepat tindak lanjut berbagai keluhan dan rekomendasi yang disampaikan para pengusaha.
Para pengusaha, lanjut Sofjan, menyatakan komitmen untuk meningkatkan investasi dan memperluas usaha apabila pemerintah mampu menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan melindungi industri nasional dari persaingan tidak sehat.
“Kalau industri dalam negeri tidak bisa kita pertahankan, siapa lagi yang bisa memberikan pekerjaan? Industri adalah penyerap tenaga kerja terbesar,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengusaha siap bersatu dengan pemerintah untuk merebut kembali pasar domestik dan menghadapi gempuran produk impor. Namun, perlindungan terhadap industri dalam negeri dinilai menjadi prasyarat utama agar komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk investasi dan penciptaan lapangan kerja yang nyata.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan semangat Indonesia Incorporated yang digaungkan Apindo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo berdiskusi dengan para pengusaha dan perwakilan asosiasi mengenai arah dan prospek dunia usaha ke depan, serta meminta agar Apindo secara rutin memberikan masukan dan data riil dari lapangan kepada pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman. Presiden mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor-sektor tersebut.
“Arahan Presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha,” ujar Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani.
Apindo, kata Shinta, siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
“Apindo siap berkolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia,” lanjut Shinta.
Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta Apindo untuk memberikan masukan dan rekomendasi konkret terkait upaya mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur, sebagai salah satu sektor strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi nasional.
Selain itu, Presiden dan Apindo juga memiliki pandangan yang sejalan mengenai upaya peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak tanpa membebani pelaku usaha yang telah patuh.
Apindo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan, agar tetap menciptakan kepastian hukum dan investasi.
Dunia usaha juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat mendorong iklim investasi yang sehat, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Bagi dunia usaha, peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri. Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci agar industri Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya sangat agresif,” ujar Shinta.
Dunia usaha juga menyampaikan perlunya kepastian hukum terkait dengan tata ruang dan pertanahan melalui kebijakan satu peta nasional.
Apindo menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat industrialisasi nasional, yang diyakini akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Penguatan industrialisasi nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Shinta.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa dunia usaha merupakan motor utama penciptaan lapangan kerja produktif. Karena itu, posisi swasta perlu diperkuat melalui kebijakan yang kondusif dan kemitraan yang sehat dengan pemerintah.
“Dunia usaha atau swasta adalah motor pencipta lapangan kerja yang berkualitas. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengempower posisi mereka, antara lain dengan memperbaiki iklim berusaha dan memastikan BUMN tidak mengambil area yang sesungguhnya lebih efisien jika dikelola swasta,” ujar Wijayanto.
Menurut dia, dalam beberapa waktu terakhir muncul kesan bahwa pemerintah terlalu mengedepankan program-program negara serta peran BUMN sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Jika kecenderungan ini berlanjut, pemerintah berisiko menanggung beban yang terlalu besar, sementara dunia usaha justru terpinggirkan.
”Dari pengalaman 1,5 tahun ini, rasanya ada disharmoni yang kuat antara Pemerintah/BUMN dan swasta. Ini perlu diluruskan, swasta dan pemerintah/BUMN adalah partner dalam memajukan negeri,” tegasnya.
Wijayanto menambahkan, langkah Presiden Prabowo Subianto yang dalam beberapa waktu terakhir membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok, mulai dari tokoh kritis, akademisi, tokoh keagamaan, hingga para pengusaha, seperti Apindo, patut diapresiasi.
Menurut dia, pertemuan-pertemuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.
Meski begitu, dialog tersebut jangan berhenti pada tataran simbolik, tetapi berlanjut pada langkah-langkah perbaikan yang konkret, khususnya dalam memperbaiki iklim usaha dan menata kembali relasi antara pemerintah, BUMN, dan dunia usaha swasta.
“Semoga Presiden mendengar masukan dari para pelaku usaha. Dan ini menghasilkan kebijakan yang nyata untuk memperkuat peran swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Wijayanto.
