- Slamet Ginting sebut dukungan Jokowi ke PSI blunder yang mengancam koalisi.
- Analis nilai Jokowi gunakan PSI sebagai sekoci politik demi perlindungan keluarga.
- Manuver politik Jokowi di Makassar dianggap upaya menjaga relevansi pasca-jabatan presiden.
Suara.com - Pidato berapi-api mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional/Rakernas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar baru-baru ini memicu reaksi keras.
Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS), Slamet Ginting, menilai manuver tersebut bukan sekadar dukungan biasa, melainkan upaya Jokowi untuk menunjukkan dirinya tetap relevan pasca-presidensi. Namun, langkah ini juga dianggap sebagai blunder politik yang dapat mengancam soliditas koalisi pemerintahan saat ini.
Dalam kanal YouTube Abraham Samad SPEAK yang diunggah pada Selasa (10/2/2026), Slamet Ginting menyoroti pernyataan Jokowi yang mengaku siap terjun 'habis-habisan' hingga ke tingkat kecamatan demi memenangkan PSI. Menurut Slamet, kehadiran fisik Jokowi di panggung politik merupakan pesan simbolik untuk menepis isu penurunan kesehatannya.
"Kehadiran Jokowi di acara puncak PSI bisa dibaca sebagai komunikasi simbolik. Ia ingin menegaskan masih sangat kuat secara politik dan merupakan aktor yang tetap diperhitungkan, meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden," ujar Slamet Ginting, dikutip Selasa (10/2/2026).
Panggung Politik vs Panggung Hukum
Slamet melihat adanya kontradiksi tajam antara keberanian Jokowi di panggung politik dengan sikapnya terhadap proses hukum. Ia menyinggung ketidakhadiran Jokowi dalam sejumlah persidangan, termasuk gugatan terkait dugaan ijazah palsu di Solo, yang berbanding terbalik dengan semangatnya saat berpidato di Makassar.
Slamet menjelaskan bahwa dalam strategi kekuasaan, aktor politik kerap memisahkan arena politik dan hukum.
"Arena politik adalah tempat membangun narasi legitimasi massa. Sementara arena hukum memiliki risiko reputasi yang tinggi, sehingga ia cenderung mengelolanya secara defensif melalui kuasa hukum," ungkapnya.
Ia menambahkan, Jokowi sengaja menghindari panggung hukum karena sifatnya yang tidak bisa dikendalikan.
Baca Juga: Lagi Viral! Ini Penampakan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor
"Di pengadilan tidak bisa menggunakan settingan. Itulah mengapa ia menghindari proses hukum," tegas Slamet.
Blunder Politik dan Dampak bagi Gibran
Lebih lanjut, Slamet menilai dukungan terbuka Jokowi kepada PSI justru menjadi bumerang. Langkah all-out tersebut ditengarai memicu ketidaknyamanan bagi partai besar dalam koalisi Prabowo Subianto, seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat.
Slamet mencium gelagat partai-partai tersebut mulai membatasi diri dengan Gibran Rakabuming Raka dan lebih memilih fokus mendukung Prabowo secara tunggal untuk periode mendatang.
"Beberapa partai mulai menyatakan dukungan hanya kepada Prabowo untuk periode berikutnya. Ini menandakan masa 'bulan madu' politik mulai berakhir," jelasnya.
Langkah Jokowi ini dianggap telah menabuh "genderang perang" prematur, sekaligus mengirim sinyal bahwa kontestasi kekuasaan yang sesungguhnya telah dimulai.
Slamet juga menyebut upaya Jokowi menginstitusikan "Jokowisme" melalui PSI adalah langkah antisipatif untuk melindungi keluarganya di masa depan. PSI dipandang sebagai "sekoci terakhir" bagi loyalis dan keluarga Jokowi karena partai besar lain sulit untuk dikuasai sepenuhnya.
"Apapun akan dilakukan karena ini adalah sekoci terakhir untuk membentengi keluarganya dari potensi proses hukum," pungkas Slamet.
Sebagai penutup, Slamet memperingatkan bahwa pengaruh politik Jokowi perlahan mulai memudar. Hal ini seiring dengan meningkatnya keberanian institusi hukum serta perubahan peta kekuatan di Mahkamah Konstitusi pasca-berakhirnya masa jabatan "Sang Paman".
___________________________
Reporter: Dinda Pramesti K
