Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengunci 87% dari total 7,34 juta hektare lahan baku sawah (LBS) sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau sawah abadi yang tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun.
Kebijakan ini seiring dengan langkah pemerintah yang memperketat pengendalian alihfungsi lahan sawah melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 59 Tahun 2019.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan lahan tersebut diposisikan sebagai sawah permanen atau sawah forever yang keberadaannya harus dijaga secara berkelanjutan.
“Lahan sawah yang dilindungi dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun yang masuk dalam peta LP2B tidak boleh dialihfungsikan atau kalau dalam bahasanya itu sawah forever,” kata Nusron dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Untuk itu, Nusron menegaskan bahwa kebijakan ini harus selesai tahun ini. “Harus tahun ini. Makanya saya freeze di dalam tata ruangnya, kami kunci. Kalau dia tidak menentukan 87% yang mana lokasinya, semua LBS-nya kami nyatakan sebagai LP2B, sehingga tidak boleh ada alihfungsi di daerah tersebut untuk kepentingan apapun,” lanjutnya.
Nusron menuturkan bahwa saat ini terdapat 8 provinsi yang pengendalian alihfungsi sawahnya telah ditarik ke pemerintah pusat sejak 2021, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
Baca Juga
- Parah! 554.000 Ha Lahan Sawah di RI Lenyap dalam 5 Tahun
- Pemerintah Lindungi 7 Juta Ha Lahan Sawah Produktif Demi Swasembada Pangan
- 1 Tahun Prabowo-Gibran, Nusron Sebut Alih Fungsi Lahan Sawah Turun Drastis
Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan LP2B di 12 provinsi lain yang terdiri dari Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Data lahan ditargetkan rampung pada awal Maret 2026 sehingga dapat diputuskan sebelum akhir bulan.
“Dan akan ditetapkan menjadi LP2B yang merupakan itu sawah forever juga yang tidak bisa bisa diotak-atik. Jumlahnya harus 87% dari total LBS,” ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan penetapan LBS dan LP2B sebanyak 17 provinsi pada kuartal II/2026, sehingga totalnya mencapai 37 provinsi yang lahannya tidak boleh dialihfungsikan.
Selain penguncian sawah abadi, pemerintah juga mencatat tingginya alih fungsi lahan sawah dalam periode 2019–2025 yang mencapai 554.615 hektare. Dari total tersebut, seluas 144.255,1 hektare diketahui berada di dalam kawasan LP2B.
Nusron menjelaskan bahwa alihfungsi itu sebagian besar digunakan untuk kegiatan nonpertanian, terutama perumahan dan kawasan industri. Namun demikian, hanya sekitar 7.700 hektare lahan yang tercatat memperoleh izin dari pemerintah pusat.
“Yang dapat izin dari pemerintah pusat hanya 7.700-an sekian. Lainnya berarti izin pemerintah. Mungkin juga ada yang tidak izin. Ini yang mau kita tertibkan,” terangnya.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44, Nusron menyebut alihfungsi LP2B hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum dan wajib mengganti lahan.
“Menurut Undang-Undang, sanksinya dia mengganti lahan. Mengganti lahan sebanyak 3 kali lipat kalau lahan yang dipakai itu adalah lahan beririgasi teknis. Kalau lahannya dulu lahan reklamasi rawa 2 kali lipat. Kalau lahannya itu non-irigasi 1 kali lipat,” pungkasnya.
