Indonesia Siapkan 8.000 Prajurit TNI untuk Pasukan Perdamaian di Palestina

Jakarta: Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Palestina. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP). 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan sekitar 8.000 prajurit TNI yang siap diberangkatkan sewaktu-waktu.

"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000," ujar Prasetyo di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 10 Februari 2026.
 

Meskipun wilayah Rafah sempat mencuat sebagai salah satu opsi penempatan, Prasetyo menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai titik lokasi personel masih menunggu kesepakatan final. Keterlibatan Indonesia melalui BoP bersama tujuh negara muslim lainnya diharapkan mampu menurunkan eskalasi konflik secara signifikan serta memastikan jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza terbuka lebar.

"Kita baru mempersiapkan diri, sewaktu-waktu sudah ada kesepakatan, kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan," terang Prasetyo.

Pemerintah berharap kehadiran pasukan internasional ini dapat meringankan beban warga Gaza yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kebutuhan pokok. Prasetyo menegaskan, misi ini adalah bentuk solidaritas dan dukungan teguh Indonesia terhadap pengakuan kemerdekaan Palestina.

"Setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Dengan sekarang proses tersebut, bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza. Yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita," kata Prasetyo.


Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto: ANTARA/Imamatul Silfia.

Terkait pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan resmi, meski kehadirannya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Adapun mengenai kewajiban iuran keanggotaan Indonesia di BoP, Mensesneg menyebut saat ini masih dalam proses teknis dan prosedur kenegaraan.

"Belum (bayar iuran). Nanti kan ada teknisnya, urusan negara itu kan tidak mudah. Ada prosedurnya, ada tahapannya," imbuh Prasetyo.