Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat bicara mengenai isu pengiriman pasukan Indonesia ke Jalur Gaza, Palestina. Pemerintah menegaskan hingga saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan persiapan, dengan jumlah personel maupun jadwal keberangkatan yang belum ditetapkan secara final.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan pemerintah belum menerima informasi resmi terkait laporan media Israel yang menyebut ribuan prajurit Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang dikirim ke Gaza.
"Kami belum menerima informasi secara resmi mengenai hal tersebut. Belum ada informasi resminya," ujar Nabyl saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Meski demikian, Nabyl mengonfirmasi bahwa Indonesia memang tengah melakukan proses persiapan terkait kemungkinan pengiriman pasukan ke Gaza, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline ini, belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif, tapi prosesnya sedang dilakukan," jelasnya.
Menurut Nabyl, persiapan tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta komunikasi dengan berbagai pihak internasional untuk mengawal instruksi Presiden.
Terkait mandat dan bentuk keterlibatan Indonesia, Kemlu menegaskan bahwa fokus utama Indonesia adalah misi kemanusiaan, bukan keterlibatan dalam konflik bersenjata.
"Mengenai mandat dan terms of keterlibatan itu betul, itu adalah hal yang perlu pembahasan dan ini masih berlangsung. Untuk keterlibatan Indonesia, lebih fokus pada aspek-aspek humanitarian dan tidak untuk terlibat dalam pelucutan senjata," ujarnya.
Sejumlah media internasional sebelumnya melaporkan Indonesia berpotensi mengirim 5.000-8.000 prajurit sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF), sebuah pasukan multinasional yang diusulkan dalam kerangka perdamaian internasional. Namun, pemerintah menegaskan angka tersebut masih dalam tahap pembahasan dan negosiasi dengan mitra internasional.
ISF di Gaza dibentuk melalui Resolusi 2803 yang diadopsi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025. Resolusi yang diusulkan Amerika Serikat itu didukung 13 anggota DK PBB, sementara Rusia dan China memilih abstain.
Resolusi tersebut memberi mandat kepada negara anggota PBB dan Board of Peace (BoP) untuk membentuk ISF sementara di Gaza di bawah komando terpadu. Pasukan ini bertugas mengamankan wilayah, melindungi warga sipil, serta mendukung stabilitas dan koridor kemanusiaan, dengan pendanaan bersumber dari kontribusi sukarela dan BoP.
(tfa/tfa)
