Mengapa Indonesia Akan Mengirim Pasukan ke Gaza?

Indonesia dan Israel sama-sama mengindikasikan TNI akan segera masuk Gaza. Di sisi lain, Indonesia bersama sejumlah negara mengecam perluasan pendudukan Israel di Tepi Barat.

Pada Selasa (10/2/2026), KAN dan The Jerusalem Post melaporkan persiapan pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza. Indonesia, menurut media Israel, menjadi negara pertama yang mengirim pasukan asing ke Gaza. Pasukan Indonesia kemungkinan ditempatkan di antara Rafah dan Khan Younis.

Pengiriman pasukan disebut akan dilakukan setelah pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) pada 19 Februari 2026 di Washington DC. Presiden Prabowo Subianto dinyatakan telah menerima undangan ke pertemuan dewan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. Walakin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum menjelaskan apakah Prabowo akan hadir atau tidak.

Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, TNI AD masih menyiapkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza. ”Kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinasi di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa,” ujarnya selepas rapat pimpinan TNI-Polri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza sebaiknya dilakukan dengan mandat resmi dari PBB, bukan melalui Dewan Perdamaian. Tanpa mandat tersebut, pasukan Indonesia berisiko kehilangan perlindungan hukum yang jelas. Selain itu, negara juga harus menanggung seluruh pembiayaan misi tersebut, bukan PBB.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan bahwa rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza harus berada dalam kerangka resmi PBB. Menurut dia, pengiriman pasukan melalui skema di luar PBB—seperti Dewan Perdamaian—tidak tepat karena mandat dari Dewan Keamanan PBB menjadi prasyarat penting agar status pasukan jelas sebagai penjaga perdamaian.

”Pengiriman pasukan harus dalam kerangka PBB. Dengan demikian, harus ada mandat dari Dewan Keamanan PBB. Indikasinya, para prajurit kita kalau di bawah PBB akan menggunakan baret biru PBB. Bila tidak, pasukan tersebut akan menjadi bentukan di luar PBB,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Majelis Ulama Indonesia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati sebelum mengambil keputusan untuk mengirim tentara ke Gaza. Misi tersebut dinilai berisiko secara politik maupun moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina.

Pemerintah mulai melatih prajurit yang akan dikirim sebagai pasukan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan, ada kemungkinan Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 tentara dalam misi perdamaian tersebut. Pengiriman tentara Indonesia diharapkan dapat membantu mempermudah distribusi bantuan kemanusiaan, seperti makanan, untuk meringankan beban penderitaan masyarakat Gaza.

Menanggapi rencana itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal sebelum mengirim pasukan ke Gaza.

Terlebih, belum ada kejelasan mengenai kerangka misi tersebut, yakni apakah akan dilakukan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF), yang menurut pengetahuannya berisiko besar.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026), menyatakan, TNI sudah menyiapkan prajurit untuk diberangkatkan dalam misi perdamaian di Gaza. Meskipun belum ada angka pasti, dia menegaskan, pasukan tinggal menunggu perintah sewaktu-waktu.

Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menuturkan, jumlah pasukan yang turun dalam misi perdamaian ini akan dipastikan pada minggu terakhir Februari 2026. Pihaknya menyiapkan sejumlah opsi pasukan yang akan turun dalam operasi ini.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan, jumlah personel yang dikirimkan perlu dipertimbangkan. Meskipun menyerahkan keputusan kepada pemerintah, dia melihat luasan daerah Gaza yang 45 kilometer persegi sehingga Indonesia dinilai tidak perlu menurunkan pasukan terlalu banyak.

”Hemat saya, tidak perlu terlalu besar seperti 20.000 itu. Tentu teman-teman di Kemenhan (Kementerian Pertahanan) sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza itu, sempat saya pelajari, itu lebih kecil sedikit antara Jakarta Pusat. Jadi dari Senayan, Tanah Abang, Cempaka Putih, Senen, kurang lebih seperti itu,” ujar Utut.

Presiden Prabowo saat berpidato dalam KTT khusus Palestina di aula Sidang Majelis Umum PBB, Senin (22/9/2025), di New York, Amerika Serikat, kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk Solusi Dua Negara dalam masalah Palestina.

”Hanya Solusi Dua Negara yang akan membawa perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan negara Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kita akan mendukung semua jaminan keamanan Israel,” kata Prabowo.

Presiden menuturkan, Deklarasi New York telah menyediakan jalan damai dan adil menuju perdamaian. Kenegaraan harus berarti perdamaian, pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian abadi. Ini harus menjadi perdamaian sejati bagi semua pihak.