Nihayatul Wafiroh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ia menegaskan bahwa program jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu harus benar-benar tepat sasaran dan bebas dari persoalan data.
Nihayatul, yang akrab disapa Ninik, menilai masih banyak masalah dalam implementasi BPJS PBI di lapangan. Mulai dari ketidaktepatan penerima bantuan, data ganda, hingga masih adanya warga miskin yang justru belum tercatat sebagai peserta aktif.
“Jaminan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Program BPJS PBI harus menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan sebaliknya malah menyingkirkan kelompok rentan,” ujar Ninik dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan bahwa BPJS PBI merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Oleh karena itu, akurasi dan validitas data penerima menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.
“Program BPJS PBI adalah wujud kehadiran negara. Karena itu, data penerima harus valid dan tepat sasaran agar tidak ada warga miskin yang kehilangan haknya atas layanan kesehatan,” tegasnya.
Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan sinkronisasi data kependudukan, termasuk pemutakhiran data secara berkala.
Perbaikan sistem verifikasi dan validasi dinilai mendesak agar persoalan salah sasaran tidak terus berulang.
Selain aspek kepesertaan, Ninik juga menyoroti kualitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS PBI. Menurutnya, jaminan iuran yang ditanggung negara harus diiringi dengan pelayanan yang layak dan bermartabat di fasilitas kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat sudah terdaftar sebagai peserta PBI, tetapi masih mengalami penolakan layanan atau prosedur yang berbelit. Pelayanan kesehatan harus cepat, manusiawi, dan berkeadilan,” ujarnya.
Ninik menegaskan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap BPJS Kesehatan, khususnya skema PBI, agar anggaran negara yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak langsung bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran BPJS PBI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (faz/ipg)
