SKOR Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia merosot di angka 34 pada tahun 2025. Angka ini turun 3 poin dari tahun lalu yaitu, di angka 37. (Kompas.com, 11 Februari 2026).
Tahun 2025 semestinya menjadi fase konsolidasi reformasi tata kelola Indonesia. Namun, data terbaru justru menunjukkan sinyal kemunduran.
Skor CPI Indonesia turun sekitar 10 peringkat ke posisi 109 dari 182 negara. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan alarm bahwa persepsi publik dan komunitas bisnis terhadap integritas sektor publik kembali melemah.
CPI yang dirilis Transparency International mengukur persepsi korupsi di sektor pemerintahan berdasarkan kompilasi survei dan penilaian berbagai lembaga kredibel internasional.
Karena itu, turunnya skor CPI harus dibaca sebagai pesan bahwa kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam mencegah dan menindak korupsi secara konsisten sedang mengalami erosi.
Dalam politik modern, persepsi bukan hal sepele. Persepsi adalah mata uang legitimasi. Ketika persepsi publik menurun, legitimasi kebijakan ikut tergerus, sebaik apa pun program pembangunan yang ditawarkan.
Baca juga: Niat Baik Presiden dan OTT Hakim Depok
Situasi ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan indikator ekonomi dan tata kelola lainnya. Pada awal 2026, Moody’s menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif dengan pertimbangan risiko governance dan menurunnya prediktabilitas kebijakan.
Keputusan ini menunjukkan bahwa persoalan tata kelola tidak hanya berdampak pada legitimasi politik, tetapi juga pada kredibilitas ekonomi di mata investor global.
Pada periode yang sama, lembaga indeks pasar internasional Financial Times Stock Exchange Russell menunda peninjauan indeks Indonesia dengan mempertimbangkan kekhawatiran pasar terkait transparansi dan kepercayaan investor.
Pasar merespons sinyal-sinyal tersebut melalui meningkatnya volatilitas, tekanan terhadap rupiah, serta gejolak di pasar modal.
Rangkaian indikator ini memperlihatkan satu kesimpulan penting: tata kelola yang lemah bukan hanya persoalan etika dan hukum, tetapi juga risiko ekonomi yang nyata.
Dunia usaha memandang korupsi sebagai faktor yang meningkatkan cost of doing business, memperbesar biaya informal, menambah ketidakpastian regulasi, serta melemahkan kepastian hukum.
Dalam konteks ini, CPI tidak lagi sekadar indeks moral, melainkan indikator kualitas iklim investasi.
Penurunan CPI 2025 juga tidak dapat dilepaskan dari data empiris berupa munculnya berbagai kasus korupsi besar yang menyentuh sektor strategis.
Sepanjang 2025, publik menyaksikan perkara-perkara yang memperkuat persepsi bahwa korupsi masih bersifat sistemik.
