MAKASSAR, FAJAR – Ratusan ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinoaktifkan di Sulsel. Warga Bone dan Makassar paling banyak.
BAIK warga Bone maupun Makassar, paling banyak merasakan dampak penonaktifan PBI secara sepihak itu. Di Bone, terdapat 69.001 PBI dinonaktifkan, sementara di Makassar 38.760 peserta.
Hal ini makin menambah ribut di kalangan masyarakat miskin. Peningkatan status desil warga miskin secara mendadak membuat mereka kehilangan akses ke fasilitas kesehatan.
“Ada 38.760 jiwa (PBI) total yang dihapuskan yang bersumber dari APBN,” tutur Penata Layanan Operasional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Makassar, Rivaldi Amir kepada FAJAR, kemarin.
Mereka yang dinonaktifkan berbeda-beda alasan. Mulai dari meninggal, pindah segmen yang awalnya ditanggung APBN, berubah menjadi tanggungan perusahaan. “Ada juga yang dinonaktifkan karena desil-nya naik,” tuturnya.
Saat bersamaan, pemerintah juga menambah PBI baru. Berdasarkan informasi dari BPJS Kesehatan Makassar, ada sekitar 20 ribu-an data yang dialihkan. “Yang awalnya ditanggung oleh APBD, sekarang menjadi tanggungan APBN,” tambah Rivaldi.
Di Kota Parepare, sebanyak 5.888 PBI dinonaktifkan. Alasan pemerintah sama, mereka masuk ke desil 6-10, bukan lagi desil 1-5. Sesuai aturan Kemensos, hanya desil 1-5 yang dibantu PBI JK.
Pemkot Parepare merespons cepat penonaktifan itu. Sebanyak 4.944 jiwa dialihkan dengan ditanggung APBD. Dengan demikian, sisa seribuan atau tepatnya 944 orang yang kini harus berbayar ketika berobat ke layanan kesehatan.
“Yang APBN bisa dialihkan ke APBD itu kuotanya 4.944,” jelas Kepala Dinas Sosial Parepare, Andi Erwin Pallawarukka.
Hanya saja, pengambilalihan 4.944 eks PBI itu harus melalui tahapan verifikasi dan penyampaian data. Jadi status nonaktif tersebut tidak bersifat permanen jika warga memang masih membutuhkan bantuan.
Bagi warga yang merasa layak mendapatkan bantuan iuran, namun kepesertaannya nonaktif, diminta segera melapor ke pihak kelurahan. Nanti mereka akan berkoordinasi dengan dissos untuk reaktivasi BPJS Kesehatan.
Gagal Ginjal
Sebelumnya, tujuh pasien di Kota Parepare nyaris gagal menjalani prosedur cuci darah atau hemodialisis. Hal ini terjadi setelah status kepesertaan PBI JK milik mereka tiba-tiba terdeteksi nonaktif saat hendak menjalani terapi.
Kejadiannya RSUD Andi Makkasau dan RS dr. Hasri Ainun Habibie. Beruntung, pihak rumah sakit bergerak cepat melakukan langkah antisipasi sehingga seluruh pasien tetap bisa mendapatkan layanan medis.
“Begitu ada satu pasien awal yang ketahuan tidak aktif, kami langsung antisipasi meminta pasien lain, terutama yang BPJS pemerintah, untuk cek keaktifan mereka,” ujar Penanggung Jawab Unit Dialisis RSUD Andi Makkasau, Harianah Akib.
Situasi di daerah sebetulnya hampir seragam. Warga miskin belum membaik secara ekonomi, namun desil mereka mendadak naik ke 6-10. Padahal, situasi ekonomi mereka masih sama seperti sebelumnya.
“Banyak masyarakat yang datanya masuk desil yang tak bisa di tanggulangi negara BPJS-nya, tapi pada dasarnya kemampuan keuangannya memang tidak mampu,” jelas Ketua DPRD Enrekang Ikrar Eran Batu.
Kebijakan Kemensos ini sangat berdampak pada masyarakat, karena berlaku secara serentak, meski tujuan pemerintah agar penerimaan bantuantepat sasaran.
“Contohnya mungkin memang memiliki motor, alat elektronik lainnya, tapi tanggungannya banyak. Anak yang kuliah dan sekolah, dan mungkin bahkan memiliki tunggakan utang di bank, sehingga aspek pendataannya bukan hanya melihat apa yang tampak tapi betul-betul berdiskusi dengan masyarakat terkait kemampuan keuangannya,” tambahnya.
Mulai Reaktivasi
Di Bone, sebanyak 69.001 PBI dinonaktifkan pemerintah pusat. Tingginya penonaktifan ini kemudian berupaya ditekan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone dengan mendorong aktivasi kembali kepesertaan mereka.
Dari total 69.001 peserta PBI-JK nonaktif, sebanyak 729 peserta berhasil diaktifkan kembali melalui jalur reaktivasi yang difasilitasi pemerintah daerah. Meski demikian masih terdapat puluhan ribu di antaranya yang menunggu nasib.
Upaya penanganan peserta nonaktif tersebut dilakukan melalui dua jalur utama, yakni reaktivasi dan usulan pemenuhan kuota. Skema ini ditempuh untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan jaminan kesehatan nasional.
“Terdapat total 69.001 peserta PBI-JK yang berstatus nonaktif,” kata Kepala Dinas Sosial Bone, Jermy.
Pada jalur reaktivasi yang telah diproses, sebagian besar telah kembali aktif, sementara sisanya masih dalam tahapan administrasi di tingkat BPJS Kesehatan. Sebanyak 729 peserta dinyatakan berhasil direaktivasi, sedangkan 146 peserta lainnya masih berstatus menunggu persetujuan.
Selain reaktivasi, pemerintah daerah juga mengoptimalkan jalur usulan pemenuhan kuota. Pada jalur ini, sebanyak 50.000 usulan peserta PBI-JK telah diajukan untuk diproses secara bertahap setiap bulan melalui sistem yang berlaku.
“Bagian ini akan terkover secara bertahap setiap bulannya dengan catatan tetap melakukan pengusulan melalui aplikasi SIKS-NG,” kata Jermy.
PBI-JK yang dikelola Kementerian Sosial untuk Bone mengalami peningkatan dari 276.325 menjadi 279.346 peserta atau bertambah 3.021 orang. Penurunan signifikan terjadi pada segmen PBI BPJS Kesehatan (ditanggung daerah). Segmen ini menyusut drastis dari 248.840 menjadi 197.129 orang atau berkurang sebanyak 51.711 peserta.
Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama melonjaknya jumlah peserta PBI-JK nonaktif di daerah tersebut. Sementara itu, segmen PPU Pegawai Negeri mencatat pertumbuhan dari 46.936 menjadi 51.559 peserta atau bertambah 4.623 orang. (ams-an/zuk)
