Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan klarifikasi terhadap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai dana untuk pembangunan kapal lewat akun Instagram pribadinya.
Dalam unggahannya, Trenggono menyatakan dana tersebut berasal dari pemerintah Inggris. “Yth Menteri Keuangan, supaya anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Trenggono yang dikutip Rabu, 11 Februari 2026.
Trenggono juga meminta Purbaya mengecek langsung ke internal Kemenkeu terkait sumber pendanaan tersebut. “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?” ucap Trenggono.
Di unggahannya Trenggono turut menyertakan tangkapan layar foto Purbaya. Beserta narasi tulisan komentar Purbaya soal anggaran kapal yang sudah cair, namun industri dalam negeri belum menerima pesanan.
Respons Purbaya Terkait Anggaran KapalPernyataan Trenggono ini sebagai respons terhadap pernyataan Purbaya pada agenda diskusi yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta Selasa, 10 Februari 2025.
Dalam acara tersebut Purbaya menekankan pentingnya penguatan industri perkapalan nasional. Ia juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia mumpuni, tetapi industri galangan kapal belum berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang kurang berpihak pada produksi dalam negeri.
“Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulisnya
Menurut Purbaya, salah satu penyebab utama melemahnya industri galangan kapal nasional adalah kebijakan yang masih membuka ruang luas bagi impor kapal bekas dari luar negeri, sehingga menggerus permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri.
“Jadi orang kita yang mampu-mampu itu nggak dapat order karena kebijakan kita sendiri. Walaupun kita negara empat laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar. Orang-orang kita yang ahli nggak dikasih kesempatan,” kata Purbaya.
Purbaya juga menyoroti rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah untuk mendukung galangan kapal nasional, termasuk dalam program peremajaan kapal yang dibiayai APBN.
Ia menyebutkan masih banyak kapal milik negara yang seharusnya dapat dipesan dari galangan domestik, namun justru tidak terserap. Padahal menurutnya, permintaan industri kapal dan galangan kapal dalam negeri yang semakin tinggi mampu meningkatkan daya saing secara global.
“Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu kan pasti akan diganti,” ujar Menkeu.
Purbaya menambahkan bahwa anggaran pengadaan kapal sebenarnya sudah disiapkan, namun belum memberi dampak signifikan bagi industri dalam negeri.
"Kita punya kemampuan, tapi underutilized karena tidak diberi kesempatan. Saya mau dorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarkan,” ungkapnya.
Rencana Pembangunan Kapal Oleh PemerintahMenindaklanjuti isu tersebut, pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan rencana besar berupa pembangunan 1.500 kapal ikan dengan dukungan dari Inggris.
Dalam kunjungan ke London pada 20 Januari 2026, Presiden menyebutkan bahwa Inggris telah sepakat untuk mendukung proyek tersebut dengan investasi sebesar 4 miliar poundsterling. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi maritim Indonesia.
“Mereka akan dukung rencana kita membangun 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu,” ujar Presiden.
Dampak dari proyek pembangunan kapal ini tidak hanya pada sektor maritim tetapi juga berpotensi menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Dengan harapan, ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengurangi angka pengangguran di dalam negeri.
