JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah dan DPR tidak usah khawatir mengenai pengeluaran yang dikeluarkan untuk 120 ribu peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) penderita katastropik yang sempat dinonaktifkan.
Budi menyampaikan, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mereka selama 3 bulan ke depan tidak besar, hanya Rp 15 miliar.
"Sebenarnya enggak usah khawatir, dari 120.000 yang penyakit katastropik tadi, kalau direaktivasi kan sebulannya pemerintah hanya keluarkan uang Rp 42.000 kali 120.000, sekitar Rp 5 miliaran," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Baca juga: Menkes Sentil Orang Kaya Peserta BPJS PBI: Masa Tidak Bisa Bayar Rp 42.000?
"Jadi tambahan biaya yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemensos, Kemenkes ke BPJS itu kira-kira kalau 3 bulan kan Rp 15 miliar," sambungnya.
Budi berpandangan, angka tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan risiko pasien katastropik berhenti berobat.
Sebab, pasien katastropik bisa meninggal dunia jika mereka berhenti berobat.
Baca juga: Nasib 270.000 Peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta yang Nonaktif, Masih Bisa Gratis?
"Jadi enggak terlalu besar dibandingkan dengan 120 ribu masyarakat yang kalau berhenti seminggu saja resikonya sudah kematian, itu landasan keputusan kemarin," ucap Budi.
Dengan demikian, Budi meminta agar kepesertaan BPJS PBI terhadap 120 ribu orang penderita katastropik harus direaktivasi otomatis.
"Jadi keputusan pertama, langsung reaktivasi otomatis dari kantor pusat, enggak usah datang ke mana-mana untuk yang penyakit katastropik 120.000. Yang kedua, sambil itu ada waktu tiga bulan, kita review kembali," kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
