REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang pejabat Korea Selatan dipecat dari partai politiknya setelah melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyarankan agar negara tersebut "mengimpor perempuan" dari Vietnam dan Sri Lanka untuk mengatasi penurunan angka kelahiran. Pejabat bernama Kim Hee-soo, kepala wilayah Jindo di Provinsi South Jeolla, menghadapi kecaman luas setelah pernyataannya yang disiarkan di televisi memicu protes diplomatik dari Vietnam.
Pernyataan Kim disampaikan dalam sebuah pertemuan balai kota yang membahas langkah-langkah mengatasi krisis demografi Korea Selatan. "Korea Selatan dapat mengimpor perempuan muda yang belum menikah dari negara-negara seperti Vietnam atau Sri Lanka untuk dinikahkan dengan pria muda di daerah pedesaan," kata Kim dalam pertemuan tersebut pekan lalu.
- Komnas Perempuan Ingatkan Pentingnya Berdiri Bersama Korban Pelecehan Seksual
- Prancis Surati Perempuan di Bawah 30 Tahun Ingatkan Jam Biologisnya
- Dokter Ungkap Tiga Nutrisi Penting Agar Perempuan Nggak Gampang Sakit
Kedutaan Besar Vietnam di Seoul secara resmi mengutuk pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa ucapan Kim telah merendahkan perempuan. Publik Vietnam juga mengecam dan menilai pernyataan Kim tidak pantas serta diskriminatif.
"Kata-katanya bukan hanya masalah cara berekspresi, tetapi masalah nilai dan sikap terhadap perempuan migran dan kelompok minoritas," kata kedutaan besar Vietnam di Seoul.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Setelah mendapat kecaman tersebut, Kim Hee-soo menyampaikan permintaan maaf. la mengatakan menundukkan kepala dengan tulus untuk meminta maaf kepada rakyat Vietnam dan Sri Lanka, serta mengakui bahwa penggunaan istilah impor perempuan telah merendahkan martabat manusia.
Kim Hee-soo juga mengakui telah menggunakan bahasa yang tidak pantas saat mencoba mengangkat isu kebijakan kependudukan. Pemerintah Provinsi South Jeolla turut mengeluarkan permintaan maaf resmi atas pernyataan Kim. Dalam pernyataannya, pemerintah provinsi menyebut komentar tersebut telah menyebabkan luka mendalam bagi rakyat Vietnam dan bagi perempuan.
"Kami akan memperkuat pengawasan internal dan sistem pencegahan untuk memastikan bahasa atau tindakan diskriminatif tidak terulang, serta mengingatkan para pejabat publik akan tanggung jawab dan dampak dari pernyataan publik," demikian pernyataan pemerintah provinsi, dilansir laman Independent, Rabu (11/2/2026).
Kim Hee-soo merupakan anggota Partai Demokrat, partai berkuasa di Korea Selatan. Pada Senin, juru bicara partai mengumumkan bahwa Dewan Tertinggi Partai Demokrat secara bulat memutuskan untuk mengeluarkan Kim dari partai. Pertemuan balai kota tempat Kim menyampaikan pernyataan soal import perempuan sejatinya digelar untuk membahas rencana penggabungan sembilan kota dan kabupaten di Provinsi South Jeolla dengan Kota Metropolitan Gwangju. Wacana penggabungan administratif ini tengah dipertimbangkan oleh sejumlah daerah yang mengalami penurunan jumlah penduduk.
Korea Selatan saat ini menghadapi salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia. Pemerintah telah menggelontorkan miliaran dolar untuk berbagai kebijakan guna meningkatkan angka kelahiran dan menjaga stabilitas populasi. Sejumlah proyeksi memperkirakan bahwa populasi Korea Selatan yang saat inì sekitar 50 juta jiwa berpotensi menyusut hingga setengahnya dalam 60 tahun ke depan.
A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4922256/original/089491800_1724056933-WhatsApp_Image_2024-08-17_at_10.16.28.jpeg)
