Relawan Kesehatan Kritik Persoalan Penonaktifan PBI: Data Kita Tidak Terintegrasi Penuh

Arsip. Seorang petugas kesehatan melakukan skrining kesehatan terhadap pasien pengidap penyakit kronis. (Sumber: BPJS Kesehatan via Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengkritik kebijakan pemutakhiran data yang menyebabkan penonaktifan massal peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Agung Nugroho menyatakan masalah ini disebabkan lemahnya integrasi dan kebijakan pembaruan data di Indonesia. Menurutnya, terdapat masalah klasik dalam kebijakan sosial di Indonesia, yakni ketidaksinkronan antarinstansi dan lambatnya verifikasi lapangan.

"Data kita tidak real time, tidak terintegrasi penuh, dan sering tertinggal dari dinamika ekonomi masyarakat. Ini persoalan struktural, bukan moralitas warga," kata Agung Nugroho dalam keterangan di Jakarta, Selas (10/2/2026).

Baca Juga: Komunitas: Pasien Cuci Darah Rentan Miskin karena Harus Berobat Seumur Hidup, Layak Jadi PBI BPJS

Agung juga menyesalkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mencontohkan pemilik kartu kredit dengan limit Rp20 juta tidak layak menjadi penerima PBI. Menurutnya, perumpamaan Budi cenderung menyederhanakan persoalan.

Agung menilai pernyataan tersebut justru berpotensi membangun opini bahwa PBI yang tidak tepat sasaran karena ketidakjujuran warga.

"Ini logika yang terbalik. Negara yang menetapkan seseorang sebagai peserta PBI melalui DTKS, verifikasi BPS, dan pemerintah daerah. Kalau ada yang salah sasaran, berarti yang keliru adalah sistem pendataannya. Mengapa rakyat yang disudutkan?" kata Agung dikutip Antara.

Diberitakan KompasTV sebelumnya, dalam rapat DPR-pemerintah mengenai tata kelola BPJS Kesehatan, Senin (9/2/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya dan pemerintah sepakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan PBI selama tiga bulan.

Selama periode reaktivasi tersebut, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BPJS Kesehatan.

"DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal," kata Dasco.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV