JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja yang ditetapkan pemerintah pusat selama libur Lebaran 2026.
"Jadi Pemerintah Jakarta seperti yang berulang kali saya sampaikan, selalu akan mengikuti apa yang menjadi keputusan maupun arahan dari pemerintah pusat. Termasuk Work From Home, Work From Everywhere, maka nanti Pemerintah Jakarta akan menyesuaikan untuk itu,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Meski akan menerapkan kebijakan WFA, Pramono mengatakan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ikut terganggu.
Apalagi, menjelang Idul Fitri, biasanya aktivitas warga meningkat, baik yang mengurus keperluan mudik maupun kebutuhan lainnya.
Baca juga: Soal Halte Transjabodetabek Sawangan, Pramono: Bukan Jakarta yang Menyiapkan
“Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah jangan sampai pelayanan di lapangan karena ini menyambut Idul Fitri, orang banyak yang pulang kampung dan sebagainya, itu terganggu,” kata Pramono.
Ia mengatakan, kebijakan kerja fleksibel tidak boleh membuat layanan di lapangan menjadi lambat atau tersendat, seperti layanan administrasi, perizinan, kesehatan, hingga transportasi umum.
“Sehingga dengan demikian untuk pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Jakarta, sedangkan kebijakan yang telah dibuat dan saya kebetulan mendengarkan apa yang menjadi keputusan, kami akan mengikuti dan menindaklanjuti,” kata dia.
Pramono memastikan keputusan ini tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga para pegawai swasta.
“Dua-duanya, swasta dijalankan,” ujar Pramono.
Untuk diketahui, pemerintah resmi menetapkan kebijakan WFA selama periode libur Lebaran 2026.
Kebijakan ini juga disertai imbauan kepada perusahaan agar tidak memotong jatah cuti tahunan pekerja yang menjalankan WFA.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan WFA diberlakukan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat sekaligus membantu perencanaan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.
Baca juga: Setahun Kepemimpinan Pramono–Rano: Capaian Ada, Target Lain Menyusul
“Untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026), dikutip dari Antara.
Airlangga memerinci, skema WFA akan diterapkan pada dua fase, yakni saat arus mudik dan arus balik Lebaran.
Pada arus mudik, WFA berlaku pada 16 dan 17 Maret 2026. Sementara pada arus balik, kebijakan serupa diterapkan pada 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Menurut Airlangga, kebijakan ini berlaku bagi ASN maupun pekerja swasta. Namun demikian, ia menegaskan bahwa WFA bukanlah hari libur tambahan bagi pekerja.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
