Komisi I DPR menanggapi insiden penembakan terhadap Pesawat PK-SNR rute Tanah Merah-Danowage/Koroway Batu milik PT Smart Air Aviation di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2).
Pesawat itu ditembak orang tak dikenal (OTK) saat hendak mendarat. Insiden tersebut menewaskan pilot dan kopilot. Keduanya dilaporkan melarikan diri ke hutan usai penembakan, tapi kemudian tertangkap dan dieksekusi.
Pesawat membawa 13 penumpang, termasuk satu bayi. Hingga kini, kondisi para penumpang belum diungkap secara resmi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut, peristiwa tersebut adalah tragedi kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi.
“Peristiwa penembakan terhadap pesawat sipil di Papua yang menewaskan dua pilot merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa ditoleransi,” ujar Dave dalam keterangannya, Rabu (11/2).
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, sekaligus menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga sipil adalah pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan hukum,” tambahnya.
Desak Investigasi dan Penegakan HukumPolitikus Golkar ini mengatakan, negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin keselamatan warga sipil, termasuk awak penerbangan.
“Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat keamanan. Perlindungan terhadap warga sipil, termasuk awak penerbangan, merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan,” ucap Dave.
“Kami mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap pelaku dan motif di balik serangan ini, serta memastikan proses hukum berjalan dengan tegas dan transparan,” tambahnya.
Dorong Pendekatan Komprehensif di PapuaSelain penegakan hukum, Dave menilai penanganan persoalan di Papua harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup dialog, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah menyeluruh ini diharapkan mampu mengurangi ketegangan, memperkuat kepercayaan, serta menyelesaikan akar permasalahan secara berkelanjutan sehingga Papua dapat menikmati kedamaian dan kemajuan setara dengan daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
“Komisi I DPR RI akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah terkait Papua dijalankan dalam koridor hukum, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berorientasi pada kepentingan nasional dan perlindungan warga sipil,” tambah Dave.
Ia menegaskan, langkah komprehensif diperlukan agar kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara dapat terbangun.
“Komitmen ini penting agar langkah yang ditempuh pemerintah tidak hanya menegakkan keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian dan kesejahteraan di Papua,” tandasnya.
