Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi keterlibatan Polri dalam membantu penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya pada proses penguatan kedisiplinan siswa.
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan Polri 2026 di The Krakatau Grand Ballroom Pintu 1 TMII, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).
“Saya kembali kepada apa yang ada di Sekolah Rakyat, tentu di sana ada penguatan kedisiplinan, hari ini, enam bulan kemudian. Pak Kapolri, saya ingin berterima kasih, teman-teman polisi banyak membantu kami di lapangan bersama TNI dalam rangka penguatan kedisiplinan (siswa),” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan penguatan kedisiplinan merupakan salah satu bagian penting pada proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, untuk membentuk kemandirian dan karakter siswa.
“Yang awalnya anak-anak itu sungguh tidak tertib, tidak terbiasa dengan jadwal yang padat, kemudian mudah mengantuk, dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah lewat proses penguatan kedisiplinan, semuanya sudah lebih nyaman, bisa mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Dalam paparannya, Gus Ipul menyampaikan Sekolah Rakyat bertujuan menghadirkan pendidikan berkualitas gratis bagi keluarga-keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan, keluarga yang belum beruntung, keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Ini yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai The Invisible People, saya kira jajaran Polri mengetahui dengan baik, karena punya Bhabinkamtibmas, punya jejaring yang sampai ke daerah, dan inilah sebenarnya yang mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden, agar mereka juga mendapatkan satu pendidikan yang memadai dan agar menjadi generasi tangguh pada Indonesia Emas yang akan datang,” ungkapnya.
Data Badan Pusat Stastistik (BPS) menunjukan hampir 4 juta anak usia sekolah yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah. Dalam hal ini penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi bentuk kegiatan konkret mandat konstitusi yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
“Ini adalah salah satu cara Bapak Presiden Prabowo, untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terantar sebagai mandat undang-undang dasar kita. Dalam rangka mewujudkan pasal 34 itu, undang-undang menuntun kita,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat tidak hanya memfasilitasi pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tapi juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan melalui program-program prioritas Presiden yang saling terintegrasi seperti orang tuanya mendapatkan program pemberdayaan, rumahnya diperbaiki, menjadi anggota Kopdes Merah-Putih, diberikan bansos lengkap termasuk PBI-JK.
“Intinya Pak Kapolri, anaknya sekolah sampai lulus, nanti keluarganya akan naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.
Selain memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pembelajaran, Sekolah Rakyat juga mempersiapkan hilirisasi siswa, dimulai melalui tes DNA talent yang berbasis kecerdasan artifisial (AI), untuk mengetahui minat dan bakat siswa, sehingga siswa bisa diarahkan dan dibina sesuai cita-citanya.
“Karena sesuai arahan Bapak Presiden ini hilirisasinya, ini nanti kita juga mohon kesediaan Pak Kapolri, bisa bekerja sama untuk menampung lulusan-lulusan siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan Polri dalam mengawal dan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dalam menyukseskan program kerja pemerintah di Tahun 2026, termasuk salah satunya Sekolah Rakyat.
“Ini tentunya menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri, untuk betul-betul nanti bisa berkolaborasi mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dengan kementerian terkait yang mendapatkan tugas tersebut, sehingga semuanya yang betul-betul bisa dilaksanakan sesuai apa yang menjadi direktif atau kebijakan Bapak Presiden,” kata Listyo.
