Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda: Mampukah Mengangkat Kualitas SDM RI?

Kunci utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia ialah pendidikan. Negara dengan sistem pendidikan yang baik umumnya memiliki kualitas SDM yang produktif, adaptif, dan mampu bersaing secara global.

Di Indonesia, persoalan pendidikan hingga kini masih berada pada irisan antara tantangan akses, kualitas, dan fasilitas yang berelevansi terhadap kualitas lulusan kebutuhan tenaga kerja.

Secara kuantitas, akses pendidikan di Indonesia terus membaik. Hampir setiap desa telah memiliki Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan data SUSENAS 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah SD 149.034 unit, SMP 43.098 unit, SMA 14.675 unit, dan SMK 14.325 unit.

Rasio SD terhadap desa mendekati satu banding satu. Namun kondisi ini belum sepenuhnya terjadi pada jenjang menengah. Tidak semua desa memiliki SMP atau SMA/SMK. Di banyak wilayah, terutama daerah 3T, peserta didik harus menempuh jarak jauh untuk melanjutkan sekolah. Hal ini membuat akses pendidikan lanjutan masih timpang.

Dari sisi partisipasi, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar sudah menjangkau hampir seluruh anak usia sekolah. Akan tetapi, angka partisipasi menurun pada jenjang SMA dan perguruan tinggi. Faktor ekonomi, keterbatasan akses, dan fasilitas masih menjadi penyebab utama. Akibatnya, struktur SDM Indonesia masih didominasi lulusan pendidikan menengah ke bawah.

Masalah akses tersebut berjalan seiring dengan tantangan kualitas peserta didik. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih rendah. Skor Indonesia berada di bawah rata-rata negara anggota Organization of Economic Co-operation and Development (OECD).

Skor Indonesia tercatat sekitar 359 untuk membaca, 366 untuk matematika, dan 383 untuk sains. Hasil ini menandakan bahwa banyak siswa belum menguasai kemampuan dasar untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Padahal kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, kehidupan sosial modern, hingga pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara historis, perkembangan pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan arah pembangunan negara. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan bersifat terbatas dan elitis. Sekolah hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dasar diperluas, namun kualitasnya rendah dan sarat kepentingan ideologis.

Pada era Orde Lama, pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan identitas nasional. Namun keterbatasan ekonomi membuat hasilnya belum optimal.

Memasuki Orde Baru, pemerintah fokus memperluas akses sekolah melalui pembangunan masif dan program wajib belajar. Kebijakan ini berhasil meningkatkan angka melek huruf dan jumlah lulusan. Namun kualitas pembelajaran belum menjadi perhatian utama.

Pada era demokrasi, reformasi pendidikan dilakukan secara lebih sistematis. Anggaran pendidikan meningkat. Pendidikan tinggi berkembang pesat. Meski demikian, kesenjangan mutu antarwilayah dan lemahnya capaian belajar masih menjadi persoalan yang belum tuntas.

Dalam konteks terkini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan SDM. Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda hadir sebagai upaya menjawab persoalan akses dan kualitas secara bersamaan. Sekolah Rakyat ditujukan untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Program ini diharapkan membuka peluang pendidikan yang lebih adil. Sementara itu, Sekolah Garuda dirancang sebagai sekolah unggulan untuk mencetak talenta terbaik bangsa, yang dapat menjembatani lulusan SMA ke perguruan tinggi berkualitas.

Namun harapan besar ini memunculkan pertanyaan mendasar: mampukah kedua program tersebut secara sistemik mengangkat kualitas SDM Indonesia ke level yang lebih tinggi? Dan apakah hasilnya akan berdampak jangka panjang bagi pembangunan bangsa.

Tantangan ini tidak hanya terkait pembangunan fisik sekolah, tetapi juga kualitas guru, kurikulum yang relevan, tata kelola yang berkelanjutan, serta integrasi dengan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.

Relevansi program ini menjadi semakin penting dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-4, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Pendidikan tidak cukup hanya membuka akses sekolah. Pendidikan harus menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, karakter, dan daya saing. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda perlu dilihat sebagai bagian dari upaya besar untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar mampu mengangkat kualitas SDM Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

Untuk menilai efektivitas Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, perlu terlebih dahulu memahami esensi pendidikan itu sendiri. Pendidikan berkualitas tidak hanya diukur dari bangunan sekolah atau jumlah siswa. Pendidikan yang bermakna berakar pada nilai, karakter, dan pengembangan potensi manusia secara utuh.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan ideal seharusnya berpijak pada kearifan lokal. Nilai gotong royong, etika sosial, dan keadilan menjadi fondasi penting. Pendidikan tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi membentuk karakter, menumbuhkan daya pikir, dan mentransformasikan nilai. Sekolah berperan sebagai ruang pembentukan manusia, bukan sekadar tempat belajar akademik.

Sejarah menunjukkan bahwa peradaban besar selalu bertumpu pada sistem pendidikan yang kuat. Pada masa Yunani Kuno, Plato memandang pendidikan sebagai proses membentuk warga negara yang berakal dan bermoral. Pendidikan diarahkan untuk melatih logika, etika, dan kepemimpinan.

Pada masa keemasan Islam di era Dinasti Abbasiyah, pendidikan berkembang melalui lembaga seperti Baitul Hikmah. Ilmu agama, filsafat, matematika, dan sains tumbuh berdampingan. Dari sana lahir para pemikir besar yang memengaruhi dunia.

Memasuki era modern, pendidikan di masa Isaac Newton dan Albert Einstein menempatkan sains, eksperimen, dan kebebasan berpikir sebagai inti pembelajaran. Pengetahuan tidak diterima secara dogmatis, tetapi diuji dan dikembangkan. Pola ini kemudian menjadi fondasi sistem pendidikan di negara maju saat ini.

Negara maju menekankan kurikulum yang fleksibel, berbasis riset, dan mendorong kreativitas. Negara berkembang cenderung masih fokus pada hafalan dan ujian. Perbedaan ini berdampak langsung pada kualitas lulusan dan daya saing SDM. Dari sini, analisis terhadap Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda menjadi relevan.

Konsep Sekolah Rakyat pada dasarnya memiliki tujuan mulia. Program ini ingin membuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin. Pendekatan asrama yang dipilih dalam sistem sekolah rakyat misalnya, dinilai mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih terkontrol dan intensif. Model ini sejalan dengan tradisi pendidikan di banyak peradaban besar, termasuk pesantren dan akademi klasik di era Plato.

Namun, tantangan utamanya terletak pada implementasi. Kurikulum harus mampu menyeimbangkan akademik, karakter, dan pengembangan potensi diri.

Jika kurikulum hanya meniru sekolah konvensional, maka keunggulan asrama akan hilang. Pendidikan di era keemasan ilmu pengetahuan selalu memberi ruang diskusi, eksplorasi, dan kebebasan berpikir.

Dari sisi guru, kualitas menjadi faktor penentu. Rekrutmen guru Sekolah Rakyat harus berbasis kompetensi dan panggilan pengabdian. Tanpa guru yang unggul dan inspiratif, sekolah berasrama berisiko menjadi sekadar tempat tinggal, bukan pusat pembelajaran. Negara maju menempatkan guru sebagai profesi strategis dengan seleksi ketat dan pelatihan berkelanjutan.

Fasilitas juga menjadi tantangan besar. Sekolah yang bertujuan mencetak SDM unggul harus didukung laboratorium, perpustakaan, ruang seni, dan fasilitas olahraga. Pengembangan sains dan kreativitas tidak dapat berjalan tanpa ekosistem pendukung. Hal ini menjadi prasyarat agar Sekolah Rakyat tidak tertinggal secara kualitas.

Dari sisi pendanaan, keterlibatan swasta dan BUMN melalui skema Danantara menunjukkan langkah progresif. Target pembangunan 200 sekolah, dengan 100 didanai APBN dan 100 oleh swasta, mencerminkan semangat kolaborasi. Namun realisasinya tidak mudah. Koordinasi, kepastian regulasi, dan keberlanjutan anggaran menjadi faktor krusial. Waktu Indonesia menuju 2045 hanya tersisa sekitar 20 tahun.

Sekolah Garuda, sebagai sekolah unggulan, memiliki peluang lebih besar untuk cepat menunjukkan hasil. Namun dampaknya terhadap pemerataan SDM akan terbatas jika tidak terhubung dengan sistem pendidikan nasional. Keduanya harus saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda memiliki tujuan yang jelas dan strategis. Keduanya dirancang untuk menjembatani kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Program ini berpotensi melahirkan generasi unggul dari kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Namun, percepatan menjadi kunci. Pembangunan fisik harus diiringi pembangunan sistem. Kurikulum perlu adaptif dan berbasis kompetensi masa depan. Teknologi dan kecerdasan buatan harus dimanfaatkan sebagai alat akselerasi belajar.

Dengan pendekatan ini, proses belajar dapat dipercepat tanpa mengorbankan kualitas. Satu tahun pembelajaran dapat dirancang setara satu semester melalui personalisasi dan pembelajaran berbasis data.

Pemerintah perlu memastikan rekrutmen guru terbaik, penguatan pelatihan, dan penyediaan fasilitas yang memadai. Kolaborasi dengan swasta harus dijaga transparansi dan keberlanjutannya. Evaluasi berkala menjadi keharusan agar program tidak kehilangan arah.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda bukan sekadar program pendidikan. Keduanya adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Jika dikelola dengan visi, konsistensi, dan keberanian berinovasi, pendidikan dapat kembali menjadi lokomotif utama dalam mengangkat kualitas SDM Indonesia.