Maskapai Pelita Air memberikan diskon tiket pesawat hingga 21 persen untuk periode mudik Lebaran 2026. Pengurangan harga dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah yang memberikan stimulus sektor transportasi untuk menjaga mobilitas masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi saat musim hari raya.
Berdasarkan ketentuan pemerintah, diskon penerbangan yang diberikan sekitar 16 persen yaitu PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Selain itu ada diskon Airport Tax dari Angkasa Pura 50 persen dan diskon avtur.
"Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menurunkan harga tiket pesawat selama musim Idul Fitri, Pelita Air menghadirkan diskon tiket hingga 21 persen untuk seluruh rute domestik," kata Manajemen Pelita Air dalam keterangan resmi, Rabu (11/2).
Dukungan Pelita Air terhadap program stimulus ekonomi ini dinilai Moch Taufik Syakhrilillah, sebagai langkah tepat karena biasanya harga tiket saat Lebaran naik berkali lipat. Menurutnya, dukungan Pelita Air ini menjadi momen penting bagi masyarakat yang tengah merencanakan perjalanan mudik agar dapat mengamankan tiket lebih awal.
“Dukungan dalam bentuk promo seperti ini tentunya sangat dinantikan. Ini jadi kesempatan yang baik bagi para pemudik untuk segera mengamankan tiket mudiknya," katanya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menyebut besaran diskon tiket pesawat tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya.
Airlangga menyebutkan program diskon menjelang hari raya keagamaan dan Nataru telah meningkatkan mobilitas masyarakat, khususnya pada kuartal keempat 2025 sebesar 5,39 persen.
“Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 mencapai 154,62 persen dan libur Nataru sebesar 110,43 persen. Secara year-on-year, yaitu 1 tahun, sebesar 5,11 persen," katanya.
Pada tahun 2025, diskon transportasi udara telah dimanfaatkan sebanyak 3.149.024 penumpang, sehingga tahun ini pemerintah telah menyiapkan stimulus ekonomi untuk menyambut libur Lebaran 2026.
“Stimulus Ekonomi ini berupa diskon transportasi dengan total anggaran Rp 911,16 miliar berasal dari APBN maupun dari non-APBN," jelasnya.
