PAKAR Kepemiluan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, menyoroti skor dimensi Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel dalam Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) yang dilaporkan kurang berintegritas. Menurut Titi, temuan yang diumumkan Kemenko Polkam tersebut merupakan indikasi akademik bahwa tata kelola keuangan partai di Indonesia masih lemah dan belum akuntabel.
Titi menilai, selama ini transparansi belum menjadi praktik yang terlembaga di internal partai politik. Ia menyebut proses audit yang dilakukan cenderung hanya bersifat administratif formalitas, tanpa adanya penegakan sanksi yang konsisten.
"Tanpa pembenahan serius, sulit berharap partai menjadi institusi demokratis yang akuntabel," ujar Titi ketika dihubungi, Rabu (11/2).
Baca juga : Kampus Bambu Komodo: Praktik Baik Internalisasi Hak Konstitusional Warga
Titi mengusulkan lima langkah mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dan partai politik untuk menciptakan tata kelola keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Pertama, parpol diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan partai secara rinci dan mudah diakses oleh publik.
Kedua, audit harus dilakukan oleh akuntan publik eksternal yang bukan ditentukan oleh internal partai, dengan standar pemeriksaan yang seragam. Ketiga, pengetatan transparansi donasi untuk mencegah dominasi donor besar dan konflik kepentingan.
Selanjutnya, memberikan kewenangan lebih besar kepada pengawas untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi pelanggar. Terakhir, adanya reformasi pembiayaan dengan meningkatkan bantuan negara bagi parpol, namun disertai standar akuntabilitas yang sangat ketat.
Baca juga : Pakar Usulkan Sistem Pemilu Campuran
Lebih lanjut, Titi mengingatkan bahwa integritas keuangan partai politik adalah fondasi dari kualitas demokrasi. Ia menilai tanpa desain pembiayaan yang sehat dan pengawasan yang efektif, partai akan terus terperangkap dalam praktik tata kelola yang tertutup.
"Tanpa kombinasi transparansi dan pengawasan, integritas keuangan partai akan sulit diperbaiki. Pada akhirnya, ini akan berdampak buruk pada kualitas demokrasi kita," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengumumkan skor pada dimensi Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel dalam penghitungan Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) menunjukkan kategori kurang berintegritas.
“Satu dimensi yaitu Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel berada pada kategori kurang berintegritas yaitu dengan skor 44,5,” kata Lodewijk.
Ia menilai angka tersebut menunjukkan penguatan integritas partai politik masih menghadapi tantangan yang signifikan khususnya dalam aspek tata kelola keuangan partai.
Contohnya dalam mengelola bantuan dana partai politik dari negara, dimana satu suara dinilai Rp1.000, belum lagi perhitungan di daerah yang nilainya berbeda-beda. (Faj/P-3)
