Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memberi sinyal kuat membuka peluang pemulihan izin operasi PT Agincourt Resources (PT AR) atau Martabe apabila tidak ditemukan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan perusahaan tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tidak akan mengambil langkah sepihak terhadap investor. Keputusan final akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan hukum yang kini tengah berjalan.
“Ya kami, kami harus fair dong, kami harus fair. Kami harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kami mencari-cari. Artinya kalau dia tidak salah, ya bisa kami pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/02/2026).
Isu Martabe sendiri menjadi sorotan setelah kawasan tambang terdampak penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH. Pemerintah kini berupaya menjaga dua kepentingan sekaligus: penegakan hukum lingkungan dan stabilitas investasi, terutama di sektor pertambangan strategis Sumatra.
Bahlil mengungkapkan persoalan ini juga telah dibahas langsung dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara meminta verifikasi dilakukan secara objektif sebelum negara mengambil keputusan.
“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional,” ungkapnya.
Menurut Bahlil, kepastian hukum menjadi kunci karena kasus ini bukan hanya menyangkut satu perusahaan, tetapi juga citra investasi nasional. Pemerintah berupaya memastikan investor tetap mendapatkan perlindungan, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
Di saat yang sama, koordinasi lintas kementerian juga dilakukan. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait hasil kajian lingkungan terhadap operasional tambang.
“Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan beliau juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih insyaallah semuanya akan baik-baik saja,” ungkap Bahlil.
Pemerintah menegaskan keputusan akhir akan diambil setelah seluruh kajian rampung. Hasilnya akan menentukan apakah Martabe kembali beroperasi penuh atau justru dikenai sanksi, sebuah putusan yang dipandang penting bagi kepastian investasi sektor sumber daya alam Indonesia. (agr/iwh)
