jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membeberkan alasan partainya menggelar diskusi yang menghadirkan deretan pakar ekonomi, fiskal, dan moneter di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/2) ini.
Menurutnya, diskusi ini menjadi bagian dari tanggung jawab PDIP memantau kondisi perekonomian terkini, mulai dari sektor riil hingga fluktuasi di pasar modal.
BACA JUGA: Andreas PDIP Soroti Angka Ketidakpuasan Terhadap Prabowo: Itu Warning
"Ya, yang lebih penting, untuk menentukan arah masa depan ekonomi kita di tengah tantangan global yang tidak mudah,” ujar Hasto kepada wartawan usai acara, Rabu.
Hasto menuturkan Indonesia sebagai bangsa masih memiliki pekerjaan rumah yang berat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja.
BACA JUGA: PDIP: Outlook Negatif Moodys Peringatan Serius, Pemerintah Harus Berbenah
Selain itu, Indonesia perlu juga menyelesaikan pekerjaan rumah terkait pengentasan kemiskinan serta penguatan pendidikan dan teknologi.
Menurut dia, PDIP merasa penting membuat kajian agar bisa mendorong negara membuat mitigasi dari risiko akibat terpaan ekonomi.
BACA JUGA: Legislator PDIP Pertanyakan Perbedaan Data PBI BPJS Kesehatan di Hadapan Menkes Budi
"Kami juga harus mendorong kebijakan-kebijakan yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut Indonesia dalam tiga pekan terakhir diterpa badai akibat catatan negatif lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Moody’s, hingga FTSE.
“Tiga pekan terakhir kita diterpa badai tekanan luar yang dahsyat," kata dia, Rabu.
Said menyebut Presiden Prabowo wajib turun langsung menyiapkan langkah mitigasi agar perekonomian Indonesia stabil.
"Pembacaan ini tentu harus diikuti langkah mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita, termasuk segera menggelar rapat KSSK,” ungkap Ketua Banggar DPR RI itu.
Said menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan atau trust investor melalui transparansi di bursa saham, ketimbang membanggakan angka pertumbuhan ekonomi.
Said menyinggung adanya anomali di mana pertumbuhan ekonomi diklaim mencapai 5,11 persen, tetapi penerimaan negara justru mengalami shortfall.
"Pemerintah harus memastikan independensi BI dan OJK berjalan optimal untuk memitigasi dampak di kuartal pertama dan kedua tahun ini,” kata Said.
Adapun, diskusi oleh PDIP di Sekolah Partai menghadirkan enam pakar ekonomi seperti Yanuar Rizky, Hendri Saparani, Awalil Rizky, Yustinus Prastowo, dan Ester Sri Astuti.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran DPP PDIP seperti Yuke Yurike dan Sri Rahayu, hingga Ketua Megawati Institute Hilmar Farid. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
