Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai negara seharusnya mampu menggratiskan iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh warga. Charles mengajak pemerintah memikirkan skenario di luar pola yang ada saat ini.
Hal itu disampaikan Charles dalam rapat bersama Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan, dan Ketua Dewas BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Charles pun mengeluarkan hasil perhitungan yang menunjukkan negara mampu membiayai iuran kepesertaan semua warga negara.
"Bapak ibu saya ingin membuka diri untuk berdiskusi, atau berpikir tentang suatu skenario lain, skenario di mana di luar dari pekerja formal, PNS/TNI-Polri, di luar dari mereka itu seluruh peserta atau seluruh warga negara kepesertaan BPJS-nya dibiayai oleh negara. Bisa nggak? Bisa. Mampu nggak? Menurut saya mampu. Kita coba hitung," kata Charles.
Dia memaparkan, dari total 280 juta penduduk Indonesia, setelah dikurangi 38 juta pekerja formal, 20 juta PNS/TNI-Polri, dan 4,5 juta pensiunan PNS/TNI-Polri, terdapat sekitar 216,5 juta warga yang perlu dilindungi negara melalui BPJS Kesehatan.
"Kalau 216,5 juta penduduk dikalikan Rp 42.000 (besaran iuran BPJS Kesehatan) berarti Rp 9,07 triliun per bulan. Dikalikan 12 (bulan) berarti Rp 108,8 triliun per tahun," katanya.
Menurutnya, dengan Rp 108,8 triliun per tahun, Indonesia bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.
"Keaktifan peserta juga 100 persen. Mampu nggak? Mampu! Kemarin Pak Menkeu sudah ngomong kok, duit saya banyak katanya," tegas politikus PDI Perjuangan ini.
(amw/fca)
