Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan usulan penerapan skema cash for work untuk mempercepat penanganan dampak bencana, khususnya pembersihan lumpur di permukiman warga.
“Kemarin saya bertemu dengan ulama-ulama besar di Aceh. Saran mereka gotong royong, cash for work istilahnya,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).
Ia menjelaskan, skema cash for work dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat secara langsung sekaligus memberikan upah harian bagi warga yang ikut bekerja.
“Jadi cash for work, yaitu mendayagunakan masyarakat yang dibiayai Rp100 ribu bersama TNI-Polri. Semua gotong royong untuk membersihkan lumpur-lumpur,” katanya.
Menurut Tito, persoalan utama saat ini adalah lumpur yang masih menumpuk di rumah-rumah warga dan gang-gang permukiman.
“Terutama lumpur yang ada di rumah-rumah, di gang-gang. Itu persoalan yang paling berat sekarang,” ujarnya.
Ia menambahkan, lumpur di fasilitas umum pada umumnya sudah dibersihkan. Namun, di kawasan permukiman, kondisi lumpur yang mengeras membuat penanganan menjadi lebih sulit.
“Kalau yang di fasilitas umum rata-rata sudah bersih. Tapi yang di gang dan di dalam rumah, ada yang sudah mengeras,” kata Tito.
Tito menilai, jika pembersihan dilakukan secara gotong royong dengan dukungan anggaran, proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat, terutama di daerah yang masuk kategori super prioritas.
“Nah, ini kalau dikeroyok ramai-ramai, apalagi kalau ada anggaran tadi, super prioritas di daerah tadi di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Luwes, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Itu kalau di Aceh, super prioritas,” ujarnya.
Meski demikian, Tito menegaskan penetapan daerah super prioritas tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan wilayah terdampak lainnya.
“Saya tidak bermaksud menafikan yang lain, seperti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Nagan Raya. Bukan. Tapi skalanya sudah bisa kita nilai berdasarkan indikator tadi,” katanya.
Ia menekankan, skema cash for work menjadi salah satu opsi percepatan pemulihan di daerah terdampak bencana.
“Nah, itu jadi untuk percepatan,” tutup Tito.
